Minggu, 27 November 2016

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah menggodok peraturan pemerintah (PP), untuk menambah hari kerja bagi ASN.

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa ini mungkin kabar yang kurang mengenakan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terbiasa bekerja lima hari. Pasalnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tengah menggodok peraturan pemerintah (PP), untuk menambah hari kerja bagi ASN atau biasa dikenal Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penambahan hari kerja ini untuk, dilakukan mendorong peningkatan layanan publik di akhir pekan. 

Sebagaimana yang disampaikan Menpan RB Asman Abnur beberapa waktu lalu. Khusus untuk ASN bidang pelayanan publik, akan tetap masuk pada hari Sabtu dan Minggu masuk. “Ini yang sedang saya kaji. Tentu dengan hitung-hitungan yang jelas," katanya sebagaimana dikutip dari laman berita daring, pekan lalu.

Rencana itu mengemuka karena didasari pada kondisi masyarakat yang semakin sulit menyisihkan waktu untuk mengurus birokrasi atas dirinya sendiri. Dia mencontohkan di Jakarta,  Pada Senin sampai Jumat, warga tidak sempat meluangkan waktu untuk mengurus dokumen birokrasi. “Orang enggak ada waktu untuk 'ngurus'. Ya berarti cuma bisa Sabtu sama Minggu," ujarnya. 

Asman menjelaskan, PP yang tengah digodok itu adalah lanjutan dari Undang-undang ASN. Tidak hanya soal penambahan hari kerja, PP itu juga mengatur tentang gaji PNS. "Ini menjadi model ke depannya. PP-nya dulu kita beresin. Baru nanti kita pacu untuk tingkatkan kinerjanya. Kalau masuk di hari Sabtu dan Minggu itu saya bicara melihat urgennya pelayanan publik. Pelayanan publik enggak boleh stop. Harus terus jalan ke depannya. Sekarang kita lagi atur gimana sistem kerja kalau dia masuk Sabtu dan Minggu, nanti Seninnya gimana. Apakah libur atau bagaimana. Itu sedang saya kaji," papar dia.

Menanggapi hal tersebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Balikpapan Tatang Sudirja mengaku tidak masalah, jika ASN yang berkaitan dengan pelayanan publik tetap bekerja di akhir pekan. “Saya enggak masalah turun Sabtu-Minggu. Kayak Puskesmas dan pelayanan masyarakat lainnya,” ujar dia kepada Balikpapan Pos belum lama ini.

Mantan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Balikpapan itu mengatakan ASN di Kota Minyak ini, pernah bekerja selama enam hari kerja dalam satu minggu, untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. “Dulu kan kami pelayanan sampai hari Sabtu. Sebelum diberlakukan lima hari kerja ini,” kata dia tanpa menjelaskan secara rinci.

Dia enggan berandai-andai, kapan hari kerja ASN di Balikpapan, akan menerapkan pelayanan publik di akhir pekan, yakni Sabtu-Minggu. “Tergantung kebijakan dari atas. Kalau kami kan ngikut aja. Karena pegawai harus bersedia bekerja 24 jam. Tapi kalau dalam satu minggu, tidak ada libur sama sekali kan lucu juga,” tandasnya,

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah, Hari kerja bagi seluruh lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ditetapkan lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sedangkan jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja tersebut adalah 37,5 jam, dan ditetapkan untuk Hari Senin sampai dengan Hari Kamis, dimulai pada pukul Jam 07.30 - 16.00. Waktu istirahat: Jam 12.00 - 13.00. Sedangkan pada hari Jumat, jam kerja dimulai pada pukul 07.30 - 16.30, dengan waktu istirahat pada pukul 11.30 - 13.00.

Jam kerja yang telah diatur itu, tidak berlaku bagiu unit-unit di lingkungan lembaga Pemerintah yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat, dan  lembaga pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA). 

Berita ini bersumber dari PROKAL.co
Share:
Read More

Minggu, 20 November 2016

Menpan akan Perketat Standar dan Kriteria Penerimaan CPNS Baru

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur punya sejumlah kriteria untuk calon PNS. Meski belum membuka lowongan, Asman memasang standar untuk penerimaan CPNS mendatang.

"CPNS tahun ini masih moratorium. Nanti ke depan kita menerima betul-betul yang dibutuhkan. Jadi formasinya betul-betul misalnya guru, guru apa. Apakah guru matematika. Apakah guru fisika. Jangan guru saja judulnya, yang ada nanti beberapa sekolah isinya guru sejarah semua. Guru bahasa semua, itu enggak boleh lagi terjadi," kata Asman di Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (20/11/2016). 

Asman menjelaskan, sistem penerimaan PNS nantinya harus lebih efektif dan inovatif. Peran aktif Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu untuk mewujudkan perbaikan itu. 

"Jadi betul-betul nanti setiap SKPD sudah punya data real tentang pegawainya, kemampuannya termasuk guru-guru dan dokternya. Maupun bidan. Dengan begitu nanti kita akan tahu kebutuhannya bener-bener yang mana," ungkap Asman. 

Lanjut Asman, dirinya juga tengah mempersiapkan satu kebijakan baru untuk meningkatkan kinerja para PNS. Semangat kerja juga akan menjadi satu hal yang mendorong terjadinya reformasi birokrasi di sejumlah instansi pemerintahan.

"Ke depan ada kebijakan redistribusi, jadi kalau ada (SDM) yang lebih di satu daerah mau tidak mau kita tarik ke daerah lain," ujar Asman. 

"Ini juga salah satu program saya nanti akan menyebarkan yang tadinya jenuh di satu tempat, dan daerah lain yang kosong nanti akan terisi," sambungnya. 

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:
Read More

Jumat, 18 November 2016

Sebentar Lagi, Pelayanan Publik Tidak Boleh Libur

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur berencana membuka pelayanan publik pada Sabtu dan Minggu. Hal itu akan dilakukan diiringi dengan sistem penggajian yang baik bagi pegawai negeri.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Asman segera membuat peraturannya untuk menjadi dasar hukum pelaksanaannya. Dia menegaskan, pada dasarnya pelayanan publik tidak boleh berhenti.

Menurut dia, seorang aparatur yang bertugas pada Sabtu atau Minggu, tetap harus mendapat libur. Dia bisa libur pada Senin. Dengan demikian, pelayanan publik tetap buka meskipun pada hari libur.

Asman mengemukakan saat ini banyak kantor bank yang tetap buka pada Sabtu dan Minggu. Untuk itu, peraturan yang akan dibuatnya nanti mengungkapkan alasan mengapa pegawai negeri tidak boleh berhenti memberi pelayanan publik.

Targetnya, kata Asman, semua kebutuhan publik harus terlayani secara maksimal. Dengan demikian, tidak perlu lagi ada masyarakat yang tidak terlayani karena alasan hari libur dan bukan jam kerja.

Selain itu, Asman mengatakan, penanganan pelayanan publik saat ini tidak harus bertemu dengan orang. Sebisa mungkin diganti menggunakan teknologi informasi yang berkembang pesat saat. Dengan kata lain, menggunakan jaringan internet.

Asman sangat yakin teknologi tersebut benar-benar akan membatasi pertemuan orang dengan orang. Bahkan, para pengguna layanan publik itu tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan. Cukup dari rumah mereka masing-masing.

Selain aturannya, Asman juga akan menyusun sistem penggajian yang lebih baik. Pemerintah akan menerapkan sistem merit pada pelayanan publik tersebut.

Mereka yang mendapat gaji atau tunjangan lebih besar adalah yang bekerja rajin. Di masa datang, prinsip seperti itu akan benar-benar ditetapkan.

Sistem merit tersebut juga telah menjadi amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. Pasal 51 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa manajemen aparatur sipil negara diselenggarakan berdasarkan sistem merit.

Manajemen itu meliputi manajemen pegawai negeri sipil dan manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Pegawai negeri sipil adalah pegawai yang diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk menjalankan tugas pemerintahan.

Berita ini bersumber dari KORPRI ONLINE.
Share:
Read More

Kamis, 10 November 2016

Pemerintah Tunda Rekrutmen CPNS di Kementerian dan Lembaga Hingga 2017

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa buat anda yang berharap tahun ini ada rekrutmen Calon Pegawai Negeri (CPNS) mesti lebih bersabar. Sebab, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan penundaan pelaksanaan rekrutmen CPNS dari pelamar umum di 32 kementerian/lembaga (K/L) hingga tahun 2017 mendatang.

Pengumuman penundaan itu tertuang dalam Surat Menteri PANRB Asman Abnur Nomor: B/3656/M.PAN-RB/11/2016 tentang Informasi Penundaan Pengadaan CPNS Pusat dari Pelamar Umum Tahun 2016, yang diteken 8 November 2016.

Surat tersebut ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Semula, Penerimaan CPNS instansi pusat, mulai dari pengumuman sampai pendaftaran, direncanakan digelar tanggal 19 Oktober 2016.

“Penundaan itu merujuk arahan Presiden dalam Rapat Kabinet Terbatas tanggal 24 Oktober 2016, dan hasil rapat koordinasi tingkat menteri terkait, tanggal 7 November yang dipimpin Menteri PANRB,” jelas Menteri Asman Abnur melalui surat tersebut.

Ke-32 instansi tersebut, menurut Menteri PANRB, sebelumnya telah memperoleh persetujuan prinsip penambahan kebutunan PNS. Namun dengan adanya surat Menteri PANRB yang ditujukan kepada 32 Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pusat, maka pengadaan CPNS dari jalur pelamar umum ditunda.

“Kami harapkan masing-masing instansi tetap melanjutkan melakukan penataan organisasi, sekaligus penataan pegawai agar tetap mampu mendukung optimalisasi capaian kinerja,” demikian kata Asman Abnur dalam surat yang tembusannya disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan dan Kepala BPKP.

Sekadar informasi, ke-32 K/L yang ditunda penerimaan CPNS-nya adalah:

1.Menteri Kesehatan
2.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3.Menteri Agama
4.Menteri Ristek Dikti
5.Menteri Pertahanan
6.Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
7.Menteri Perhubungan
8.Menteri Perindustrian
9.Menteri PUPR
10.Menteri ESDM
11.Menteri Agraria dan Tata Ruang
12.Menteri Pariwisata
13.Menteri Pertanian
14.Menteri Kelautan dan Perikanan
15.Menteri LH dan Kehutanan
16.Menteri Hukum dan HAM
17.Menteri PANRB
18.Kepala Kepolisian RI
19.Ketua Mahkamah Agung
20.Kepala LIPI
21.Kepala LAPAN
22.Kepala LAN
23.Kepala BMKG
24.Kepala BPPT
25.Kepala BIN
26.Ketua BPK
27.Kepala BNPT
28.Kepala BNN
29.Kepala Badan POM
30.Kepala BPKP
31.Kepala BATAN
32.Kepala BAPETEN

Berita ini bersumber dari KORPRI Online.
Share:
Read More

Selasa, 08 November 2016

2016 mungkin tanpa penerimaan CPNS

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bina Wibisana karena Anggaran dan waktu yang tersisa sepertinya tidak memungkinkan perekrutan CPNS tahun ini.  "Anggaran dan waktu yang tersisa sepertinya tidak memungkinkan perekrutan CPNS tahun ini," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bina Wibisana, di Padang, Sumatera Barat, Selasa.

Menurut dia informasi penerimaan CPNS di media sosial saat ini tidak benar, karena belum ada persetujuan dari presiden. "Persetujuan presiden tentu juga mempertimbangkan anggaran tersedia," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam perekrutan CPNS nanti, UPT BKN di provinsi akan berperan aktif.

"UPT dilengkapi juga dengan infrastruktur teknologi informasi yang cukup untuk melaksanakan ujian CPNS," ujarnya. Saat ini UPT BKN telah ada Semarang, Jambi, Serang, Gorontalo, Mataram, dan Padang.

Berita ini bersumber dari Antaranews.
Share:
Read More

Kamis, 27 Oktober 2016

Draft Peraturan Pemerintah, Gaji Pokok PNS Bakal Naik

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, salah satu draft Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menyederhanakan penghitungan komponen gaji pegawai negeri. “Nanti komponen penghasilan hanya tiga macam yakni gaji pokok, tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan daerah. Makanya honor-honor akan dihapus karena semua akan masuk ke dalam komponen tiga itu,” kata dia di Bandung, Rabu, 26 Oktober 2016.

Setiawan mengatakan, sejumlah tunjangan yang ada dalam komponen gaji pegawai negeri sipil saat ini seperti tunjangan anak, tunjangan beras, dan tunjangan keluarga dalam draft PP baru dimasukkan sebagai gaji pokok. “Tunjangan-tunjangan yang kecil-kecil itu disatukan artinya gaji pokok meningkat,” kata dia.

Sementara penghitungan tunjangan kinerja dihitung berdasarkan pencapaian target perjanjian kinerja yang dilakukan pegawai itu dengan atasannya masing-masing. Setiawan mencontohkan, perjanjian kinerja dirinya dengan menteri misalnya merampungkan sekian undang-undang dan Peraturan Pemerintah. “Capaian itu harus saya capai dalam kinerja. Kalau tercapai itu saya dapat 100 persen tunjangan itu,” kata dia.

Setiawan mengatakan, capaian kinerja itu menjadi dasar penghitungan pemberian tunjangan kinerja setahun ke depan. “Idealnya evaluasi setiap 3 bulan bahkan 1 bulan tercapai atau tidak, tetapi sulit dalam perhitungan keuangannnya karena penghitungan keuangan kita keluar setiap tahun,” kata dia.

Lalu komponen tunjangan kemahalan daerah dihitung berdasarkan nilai kemahalan suatu daerah. Setiawan mengatakna, penilaiannya mengacu pada data Badan Pusat Statistik mengenai sejumlah indikator diantaranya daya beli. “Ada penilaiannya,” kata dia.

Setiawan mengatakan, dengan penyederhanaan komponen itu, draft PP mengenai gaji dan tunjangan pegawai juga menghapus honor. “Honor tidak ada lagi. Kementerian dan lembaga sudah mulai sekarang,” kata dia.

Menurut Setiawan, dengan sistem penggajian demikian, penghasilan PNS akan bergantung pada kinerjanya. Soal besaran tunjangan bergantung pada kemampuan keuangan daerah masing-masing. “Mungkin ada yang meningkat, mungkin ada yang turun. Kita lihat kepentingan nasional,” kata dia.

Setiawan mengatakan, PP lainya yang sudah rampung draftya membahas mengatur soal pensiun dan tunjangan hari tua PNS. “Kita akan ubah skema pensiun. Sekarang pensiun itu negara menjamin manfaatnya. Nanti kita geser, yang akan dijamin itu adalah kontribusinya atau iuran di awal. Dan negara dan yang bersangkutan sama-sama mengiur,” kata dia.

Menurut Setiawan, konsepnya mirip jaminan hari tua pekerja swasta. Hanya dalam draft PP tersebut belum tegas disebutkan porsi iuran yang ditanggung negara dan pegawai untuk uang pensiun itu. “Porsinya belum diputuskan, tapi yang jelas bahwa yang bersangkutan dan negara ini harus sama-sama mengiur,” kata dia.

Setiawan mengatakan, draf PP tentang pensiun dan jaminan hari tua itu juga belum menyebutkan lembaga yang ditunjuk mengelola dana tersebut. “Dalam PP disebutkan pengelola pensiun adalah lembaga keuangan negara,” kata dia.

Menurut Setiawan, penunjukan lembaga pengelolaan akan dibahas bersama sejumlah kementerian. Namun dia tidak merinci kementerian yang diajak rembukan membahas itu. “Kita dorong ke lembaga keuangan, terserah, karena ini akan mengelola uang yang sangat besar. Jangan sampai bangkrut, jangan sampai berisiko dari sisi pengelolaan keuangan pensiun ini,” kata dia.

Setiawan mengatakan, Undang-Undang ASN mengamanatkan pembentukan 19 Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksananya. “Dari 19 ini ada yang disatukan, misal PP Manajemen ASN ini dari 11 PP jadi hanya 1 PP, konsekwensinya jadi tebal, PP Manajemen ASN itu pasalnya ada 364 pasal,” kata dia.

Menurut Setiawan, seluruhnya akan disatukan dalam 7 PP yang menjadi aturan pelaksana Undang-Undang ASN. “Yakni manajemen PNS, manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, gaji dan tunjangan, pensiun dan tunjangan hari tua, kemudian kecelakaan kerja dan jaminan kematian, penilaian kinerja dan disiplin, dan satu lagi korps profesi ASN,” kata dia.

Setiawan mengatakan, tujuh draft PP itu saat ini tengah sebagian besar sedang dalam proses pemberian paraf para menteri terkait. “Ada satu tinggal paraf terakhir ke presiden yang manajemen PNS, lainnya sedang dalam proses pemarafan para menteri terkait. Draft sudah selesai, tapi mungkin saja ada perubahan karena setiap para menteri itu ada catatan yang mungkin perlu diperbaiki lagi,” kata dia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, PP turunan Undang-Undang ASN itu ditargetkan beres bulan ini. “Insya Allah bulan ini akan selesai PP tentang ASN. Semuanya sudah jelas di atur di situ. Mudah-mudahan dengan hadirnya PP yang mengelola amanat Undang-Undang ASN itu selesai, seluruh ASN sudah punya guideline untuk melakukan tugas dan pekerjaan pokoknya,” kata dia di Bandung, Rabu, 26 Oktober 2016.

Berita ini bersumber dari Tempo.co
Share:
Read More

Jumat, 21 Oktober 2016

MENTERI ASMAN DORONG PERCEPATAN PP MANAJEMEN PNS

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur terus mendorong percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Tadi bertemu Pak Menko Polhukam soal RPP ASN sudah selesai. Jadi saya laporkan agar beliau mengecek terakhir agar segera dimajukan ke Presiden," kata Asman di Kantor Kemenkopolhukam, Jumat (21/10).

Asman mengatakan, peraturan pelaksana UU ASN sangat ditunggu-tunggu oleh ASN karena UU sudah berjalan dua tahun sejak ketok palu. Belum terbitnya peraturan pemerintah (PP) mengakibatkan UU ASN belum berjalan optimal.

Ada enam RPP yang belum disahkan menjadi PP, yakni Manajemen PNS, Penilaian Kinerja PNS, Disiplin PNS, Manajemen PPPK, Korp Pegawai ASN, serta Gaji dan Tunjangan.

Sejauh ini pemerintah baru mengesahkan satu PP yakni mengenai pensiun dan tunjangan hari tua yang diundangkan dengan PP No. 70/2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi PNS. 

Berita ini bersumber dari Kementerian PANRB.
Share:
Read More

JANGAN SAMPAI PNS TIDAK TAHU SOAL IT

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah sedang menyusun program-program pelatihan bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS). Program pelatihan tersebut akan difokuskan pada peningkatan kemampuan PNS di bidang teknologi informasi dalam jaringan. "Jangan sampai ada PNS yang tidak tahu soal IT karena semua sekarang berbasis IT," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur di Jakarta, Jumat (21/10).

Saat ini, pemerintah sedang fokus mengembangkan e-government. Penerapan e-government  tidak dapat dihindari, mengingat perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara signifikan. Untuk itu, perlu SDM yang mendukung program pemerintah tersebut.

Menteri Asman mengatakan bahwa akan memberdayakan semua lembaga pelatihan termasuk Lembaga Administrasi Negara. Program pelatihan ini untuk seluruh PNS, karena PNS harus memiliki keahlian khusus tidak sekadar kemampuan administratif.

 “Kami tingkatkan terus kemampuannya. Mungkin ada kursus selama tiga bulan atau enam bulan secara reguler,” ujar Menteri Asman.

Berita ini bersumber dari Kementerian PANRB.
Share:
Read More

Selasa, 18 Oktober 2016

Alasan Pemerintah Belum Mau Merekrut CPNS Baru

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Hampir dua tahun pemerintah belum membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil baik untuk daerah maupun kementerian.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur menjelaskan pemerintah masih takut untuk membuka pendaftaran CPNS karena masih banyaknya penumpukan pegawai negeri.

"Di beberapa tempat itu masih ada penumpukan PNS jadi tidak akan efektif jika terus ditambah," kata Asman saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (18/10/2016).

Selain itu, dikatakan Asman, dirinya masih melihat banyak PNS tidak produktif.

"Kami tidak berani untuk buka pendaftaran," imbuhnya.

Tidak jarang juga, kata Asman, PNS kemudian tidak mengerti harus mengerjakan apa saat masuk kantor.

PNS hanya takut dengan alat sidik jari (Finger Print) untuk melakukan absensi.

Belum lagi, masih ada PNS di daerah yang tidak dinaikkan pangkat dan jabatannya hanya karena tidak disukai kepala daerah yang sedang menjabat sehingga menghambat promosi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa bukan hal yang mudah untuk memecat seorang pegawai negeri sipil.

Sehingga menurutnya harus ada perbaikan dalam sistem pemberhentian pegawai negeri.

"Ini juga harus diperhatikan apakah sanksi berupa teguran dan segala macamnya cukup atau tidak," kata Tjahjo Kumolo.

berbagai permasalahan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang harus secepatnya diselesaikan.

"Ini jadi pekerjaan rumah bersama pemerintah jika banyak PNS yang tidak produktif," kata Tjahjo Kumolo.

Berita ini bersumber dari Tribunnews.com.
Share:
Read More