Info ASN 2017, Info PNS 2017, Info CPNS 2017, Info PPPK 2017, Info Lowongan Kerja BUMN.

Jumat, 21 Juli 2017

Ingin Tukin Naik ? Lihat Dulu Hasil Evaluasi RB

Sahabat pembaca Info ASN CPNS BUMN, sudah tahukah anda bahwa hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sejak tahun 2014 merupakan salah satu parameter dalam pemberian tunjangan kinerja (Tukin) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga. Namun hal itu tidak diperuntukkan bagi tiga K/L yang dijadikan pilot project reformasi birokrasi pada tahun 2008.

Ketiga K/L dimaksud adalah Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA), yang sudah mendapatkan Tukin 100 persen. “Selain tiga instansi tersebut, saat ini belum ada kementerian/lembaga yang memperoleh Tukin 100 persen,” ujar Sekretaris Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) Didit Noordiatmoko, di ruang kerjanya, Jumat (21/07).

Dijelaskan, besaran Tukin di Kementerian keuangan menjadi patokan bagi K/L lain. Ada yang baru menerima 47%, 60%, 70% dan 80 %. Kalau ada K/L yang indeks reformasi birokrasinya mengalami peningkatan, bisa saja mengajukan usulan kenaikan Tukin ke Kementerian PANRB. Meskipun demikian, keputusan naik-tidaknya Tukin suatu instansi pemerintah sangat tergantung kemampuan keuangan negara.

Didit menambahkan, hingga saat ini Kementerian PANRB masih fokus pada refomasi birokrasi K/L, meskipun evaluasi juga dilakukan terhadap 34 provinsi dan 59 kabupaten/kota. Untuk pemda, pengaturan mengenai tunjangan kinerja tergantung kemampuan masing-masing daerah, tidak semata-mata berdasarkan indeks reformasi birokrasi. “Kalau memang anggarannya mencukupi, bisa saja mereka memberikan atau menaikkan Tukin,” imbuhnya seraya menambahkan agar pemda mempertimbangkan hasil evaluasi.

Ada dua aspek yang menjadi parameter dalam evaluasi reformasi birokrasi, yakni delapan area perubahan reformasi birokrasi, yakni Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan, dan Pelayanan Publik. Pada kelompok ini, diberikan bobot penilaian sebesar 60 persen.

Komponen penilaian kedua adalah dari survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistisk (BPS) yang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, ada survei indeks reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bersifat independen. Survei ini untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap reformasi birokrasi di suatu instansi pemerintah. Bobot penilaian untuk komponen kedua ini sebesar 40 persen.

Didit enjelaskana, pihaknya kini tengah menyusun perubahan Peraturan menteri PANRB No. 14/2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Perubahan itu lebih diarahkan untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi. “Kalau selama ini baru sebatas melaksanakan e-formasi, ke depan e-formasinya harus sudah benar,” ujar Didit memberikan contoh.

Lebih lanjut dikatakan, kedepan penilaian akan dilakukan berdasarkan Indeks Kinerja Utama (IKU), baik IKU organisasi, IKU unit kerja hingga IKU individu. Dengan demikian PNS yang  kinerjanya rendah maka tunjangannya juga rendah.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Banyak Permintaan Pindah Setelah diangkat Jadi PNS, Kepala BKN Wacanakan Buka Formasi P3K untuk Guru dan Bidan

Sahabat pembaca Info ASN CPNS BUMN, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengusulkan agar guru dan bidan tidak perlu berstatus PNS tapi cukup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Kepala BKN Bima Haria Wibisana melanjutkan, ada 3 (tiga) hal utama yang menjadi bahan pertimbangan wacana tersebut, yakni banyaknya guru/bidan yang mengajukan mutasi ke daerah lain setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan/kesehatan dan untuk menghindari terulangnya fenomena adanya beberapa Kepala Daerah yang menolak CPNS formasi guru garis depan (GGD) seperti saat ini.

Hal itu disampaikan Bima Haria Wibisana saat memberikan arahan pada acara Pembukaan Pemrosesan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi formasi Guru Garis Depan (GGD) Tahap II di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Kamis (20/7/2017). Sementara itu pada laporannya, Direktur Pembinaan Guru Sekolah Dasar Poppy Dewi Puspitasari mengatakan pemrosesan NIP dan SK CPNS bagi 3407 formasi GGD Tahap II direncanakan berlangsung 4 (empat) hari hingga Senin (24/7/2017), dengan melibatkan pegawai yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BKN Pusat dan Regional, serta Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Kabupaten.

Melanjutkan, Bima mengatakan perilaku guru dan bidan yang sering meminta pindah tugas begitu diangkat CPNS/PNS membuat penyebaran dua formasi jabatan tersebut tidak merata padahal pengangkatan guru/bidan terutama di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) merupakan kebijakan afirmasi Pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan secara merata di Indonesia.

“Dengan berstatus P3K, penempatan bidan dan guru akan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani dan perpanjangan perjanjian kerja kedua jabatan itu didasarkan pada evaluasi kinerja yang bersangkutan”, ujar Bima. 

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Rabu, 19 Juli 2017

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati sedang mengkaji perubahan penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sahabat pembaca Info ASN CPNS BUMN, sudah tahukah anda bahwa Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati sedang mengkaji perubahan penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Alasannya dengan batas gaji bebas pajak yang terlampau tinggi justru akan menggerus basis pajak sehingga implikasinya terhadap rasio pajak atau tax ratio Indonesia.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berkeinginan menjalankan PTKP yang disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di daerah.

"Kita melakukan kajian yang sangat teliti mengenai apa yang disebut definisi tax ratio. Ini sudah saya minta supaya kalau kita membandingkan tax ratio antar negara konsisten," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Sebagai contoh, Ia menuturkan, negara lain memasukkan royalti, pajak daerah, dan keamanan sosial di dalam komponen tax ratio. Dengan melihat hal tersebut, Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, bahkan di dunia.

"Sebab isi yang kita bandingkan di dalam tax ratio antara Indonesia dan negara lain berbeda. Jadi saya sudah minta kepada Ditjen Pajak untuk melakukan penelitian apa saja yang masuk dalam komponen tax ratio," ujar dia.

Salah satu perbedaan komponen atau isi dari tax ratio antara Indonesia dan negara lain, Sri Mulyani bilang, bisa dilihat dari kebijakan PTKP. "Semakin tinggi PTKP, maka basis pajak makin sedikit. Apalagi Indonesia sudah menaikkan dua kali PTKP," ucap dia.

Asal tahu, batas gaji bebas pajak yang berlaku saat ini sebesar Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta per bulan. Batasan tersebut naik dari semula Rp 3 juta per bulan atau Rp 36 juta setahun.

"Dibanding negara ASEAN, PTKP kita yang paling tinggi, walaupun pendapatan per kapita kita relatif lebih rendah dari Malaysia, Thailand, bahkan dengan Singapura sekalipun. Indonesia menerapkan PTKP yang tinggi," Sri Mulyani menjelaskan.

Di samping itu, Ia menambahkan, mengenai kebijakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mempengaruhi tax ratio. Menurut dia, negara lain mampu mengumpulkan penerimaan PPN bisa lebih tinggi meskipun tarifnya rendah.

"Jadi Ditjen Pajak sekarang tetap melakukan perbaikan reformasi, seperti IT sistem, sumber daya manusia, bisnis proses, dan struktur organisasi," ujar dia.

"Namun kita ingin menyakinkan apa yang dilakukan Indonesia bisa dibandingkan secara konsisten dengan negara lain sehingga kita tidak seagresif mengejar pajak, tapi kita ingin penerimaan pajak cukup besar supaya mampu membiayai kebutuhan pembangunan," kata Sri Mulyani.

Untuk diketahui, rasio pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini baru 10,3 persen. Pemerintah menargetkan rasio pajak bisa menyentuh 16 persen terhadap PDB pada 2019.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Selasa, 18 Juli 2017

Kepala BKN: Penerimaan CPNS Tahun Ini Tidak Serentak

Sahabat pembaca Info ASN CPNS BUMN, sudah tahukah anda bahwa tradisi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara serentak saban tahun oleh pemerintah, tampaknya tak berlaku tahun 2017 ini.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, rekrutmen CPNS tahun ini dilaksanakan secara bertahap dan dibuka sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi.

"Kalau dulu seluruh masyarakat bisa tahu instansi mana saja yang membutuhkan pegawai karena memang dilakukan secara serentak. Tapi, kalau sekarang tidak dan masyarakat harus siap akan perubahan sistem ini," kata Bima saat berbincang dengan Korpri.id.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, proses pengadaan CPNS dilakukan melalui beberapa tahapan yakni, (1) perencanaan, (2) pengumuman lowongan, (3) pelamaran, (4) seleksi, (5) pengumuman hasil seleksi, (6) pengangkatan CPNS dan masa percobaan CPNS, dan (7) pengangkatan menjadi PNS.

"Pada saat ini ini, prosesnya masih dalam tahap pengumuman lowongan pada tanggal 11 – 31 Juli 2017. BKN pun tengah menyiapkan infrastruktur pendaftaran CPNS online yang baru akan dibuka pada 1-31 Agustus 2017 nanti," ujarnya memberi kejelasan.

Sudah menjadi mafhum bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) membuka lowongan CPNS di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Mahkamah Agung (MA).

Formasi untuk kedua instansi tersebut sebanyak 19.210 orang, terdiri dari 1.684 CPNS untuk MA dan 17.962 kursi CPNS di Kemenkumham. Jumlah tersebut termasuk untuk mengakomodasi lulusan terbaik (cumlaude) sebanyak 468 orang, asal Papua dan Papua Barat sebanyak 301 orang.

Berita ini bersumber dari KORPRI.
Share:

Perbaiki Kualitas, Pemerintah Siapkan Standar Kompetensi ASN

Sahabat pembaca Info ASN CPNS BUMN, sudah tahukah anda bahwa sebagai penyelenggara negara, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki kompetensi dalam jabatan dan tugas yang diemban agar dapat meningkatkan daya saing bangsa. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan bahwa dalam memperbaiki kualitas ASN diperlukan sebuah standar kompetensi dalam menduduki sebuah jabatan.

“Misalkan sebagai dasar kompetensi, seseorang tersebut harus melek IT dan juga memahami bahasa asing seperti Bahasa Inggris. Sebagai contoh untuk CPNS akan mengikuti tes dengan komputer, jika seseorang tidak bisa menggunakan komputer maka dia tidak akan lulus tes tersebut,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Pedoman Standar Kompetensi ASN, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (18/07).

Selain dari itu, dirinya menjelaskan bahwa PP No 11 tahun 2017 dan amanat UU ASN yang mewajibkan ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran (JP) per tahun. Karena itu ASN harus memiliki sertifikasi kompetensi sesuai bidang jabatan yang akan ditempatinya. “Posisi jabatan ASN jangan sampai diisi oleh SDM yang tidak memiliki kompetensi di bidang yang dibutuhkan,” imbuhnya.

Pengembangan kompetensi menurutnya dapat dilakukan melalui berbagai hal, seperti diklat, sekolah formal, coaching, mentoring dan lainnya. Dengan demikian kemampuan ASN pun dapat terus di –up grade sehingga mewujudkan aparatur yang profesional.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Irham Dilmy menyampaikan, standar kompetensi diperlukan dalam merekrut orang, yang akan dijadikan roadmap siapa yang cocok untuk duduk di suatu  jabatan tertentu. Menurutnya jabatan harus diisi  oleh orang yang tepat, sehingga meningkatkan pencapaian sasaran kerja jauh lebih besar. “Standar Kompetensi jabatan merupakan hal yang sangat mendasar. Kalau pelaksanaanya benar maka semuanya bisa menjadi benar, namun jika ini tidak benar maka semua menjadi tidak benar,” katanya.

Hadir dalam rapat koordinasi tersebut para Komisioner KASN, dan seluruh perwakilan Kementerian dan Lembaga. Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut untuk mencari masukan serta berdiskusi perihal penyusunan pedoman standar kompetensi ASN.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Juknis Inpassing Jabatan Fungsional PNS harus Diserahkan Paling Lambat 31 Juli

Sahabat pembaca Info ASN CPNS BUMN, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta para instansi pembina agar dapat segera menyelesaikan dan menetapkan petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan inpassing jabatan fungsional dan menyampaikannya ke Kementerian PANRB dengan tembusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 31 Juli 2017.

Hal tersebut sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Melalui surat Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB tentang Pelaksanaan Inpssing Nasional, disebutkan penyesuaian/inpassing ke dalam jabatan fungsional keterampilan atau keahlian pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ditujukan pada empat (4) poin.

Pertama, bagi PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Kedua, PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Ketiga, Pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional yang akan didudukinya serta bagi PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu lima (5) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Selain itu, terkait dengan kebutuhan inpassing jabatan fungsional, pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing harus berdasarkan kebutuhan peta jabatan yang ada pada e-Formasi. “Oleh karena itu, kami minta instansi pemerintah untuk melakukan pemetaan dan kebutuhan jabatan fungsional per jenjang jabatan sesuai dengan pedoman penghitungan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina,” ungkap Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja dalam surat tersebut.

Ditambahkan, bilamana terdapat perbedaan kebutuhan jabatan fungsional dengan peta formasi yang sebelumnya telah ditetapkan dalam e-Formasi, instansi pemerintah dapat menyampaikan usulan kebutuhan jabatan fungsional per jenjang jabatan melalui perubahan peta jabatan pada e-Formasi kepada Menteri PANRB paling lambat 31 Desember 2017.

Dalam pelaksanaan inpassing ini, ada tata cara usulan pengangkatan dan pelaksanaan uji kompetensi, diantaranya instansi pemerintah menyampaikan daftar usulan inpassing jabatan fungsional kepada masing-masing instansi pembina jabatan fungsional dan menyampaikan tembusan kepada Kementerian PANRB. Selanjutnya, instansi pembina melakukan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang telah ditentukan. “Dalam hal usulan perubahan peta jabatan pada e-formasi belum ditetapkan, uji kompetensi tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang telah ditetapkan oleh instansi pembina,” imbuhnya.

Setelah melakukan uji kompetensi, PNS yang lulus dalam uji kompetensi selanjutnya diangkat dalam jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan peta jabatan pada e-formasi. Instansi pemerintah dan instansi pembina selanjutnya melaporkan hasil pelaksanaan Inpassing kepada Kementerian PANRB dengan tembusan ke BKN sesuai dengan format lampiran III Nomor 26 Tahun 2016. “Inpassing jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2016 ini dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2018,” imbuh Setiawan mengingatkan.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Minggu, 16 Juli 2017

Prioritas Pengadaan CPNS 2017

Sahabat pembaca Info ASN CPNS BUMN, sudah tahukah anda bahwa meskipun pemerintah membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), namun penetapan kebutuhan secara nasional tahun 2017 minus growth. Selain harus memenuhi berbagai kriteria, pengadaan CPNS tahun ini diprioritaskan untuk pegawai yang mendukung program Nawa Cita.

Jenis jabatan yang mendukung Nawacita dan rencana pembangunan jangka menengah nasional adalah jabatan yang melaksanakan tugas teknis dengan prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pembangunan poros maritim. Selain itu, juga pembangunan ketahanan energi, pembangunan ketahanan pangan, penegak hukum, dan program dukungan reformasi birokrasi serta formasi khusus untuk Kementerian/Lembaga yang mempunyai lembaga pendidikan kedinasan, putra/putri lulusan terbaik dengan pujian/cum laude, penyandang cacat/disabilits, serta putra/putri berprestasi internasional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 20/2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2017, penetapan kebutuhan pegawai untuk setiap instansi pemerintah harus memperhatikan beberapa hal. Kriteria itu antara lain arah/rencana strategis pembangunan, mandat organisasi, jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun, jumlah PNS yang ada, rasio belanja pegawai dalam APBD, karakteristik/potensi daerah, serta daerah otonomi baru.

Sedangkan prioritas jabatan dalam pengadaan CPNS, untuk instansi pusat adalah jabatan fungsional dan jabatan teknis lain yang merupakan tugas inti (core business) dari instansi dan mendukung  nawacita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Untuk pemerintah daerah diprioritaskan untuk guru, dokter, perawat, serta jabatan-jabatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur,” ujar Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Setiawan Wangsaatmadja di Jakarta, Senin (17/07).

Khusus untuk instansi pusat, lanjut Setiawan, dialokasikan formasi untuk putra/putri lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) dari Perguruan Tinggi paling kurang 10 (sepuluh) persen dari total alokasi formasi yang ditetapkan. Namun perguruan tinggi harus terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat lulus dan dibuktikan dengan keterangan lulus cumlaude/pujian pada ijasah atau transkrip nilai.

Selain itu, juga dialokasikan untuk penyandang disabilitas dengan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kebutuhan jabatan. Instansi pusat juga diwajibkan mengalokasikan dari   putra/putri Papua dan Papua Barat, yakni mereka yang menamatkan pendidikan SD, SMP, dan SMU di wilayah Papua dan Papua Barat, atau berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak) asli Papua. Ditambahkan, apabila kebutuhan jabatan tersebut tidak terpenuhi dari ketiga kriteria di atas, dapat dipenuhi dari pelamar lain yang mendaftar pada jabatan yang  bersesuaian dan memenuhi nilai ambang batas berdasarkan peringkat.

Dalam lampiran Peraturan Menteri ini juga disebutkan bahwa penetapan kebutuhan jabatan untuk atlet berprestasi nasional/ internasional yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.

Dalam pelaksanaan seleksi CPNS dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kompetitif, adil, obyektif, transparan, bersih dari KKN, dan tidak dipungut biaya. Pelamar tidak dibebani biaya apapun dalam proses seleksi CPNS, mulai dari  pengumuman, pelamaran, penyaringan, pemberkasan, dan pengangkatan menjadi PNS.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Dari perhitungan analisis beban kerja Gresik Butuh 5 Ribu PNS Baru

Sahabat pembaca Info ASN CPNS BUMN, sudah tahukah anda bahwa jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Gresik masih jauh dari ideal. Berdasar perhitungan, tingkat kecukupan PNS di lingkungan pemkab masih 60 persen dari kebutuhan normal. Karena itu, pemkab mengajukan usul penambahan formasi ke pemerintah pusat untuk memenuhi jumlah PNS.

Hal tersebut terungkap dari hasil analisis kebutuhan pegawai yang dibuat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gresik. Dari perhitungan analisis beban kerja di lingkungan pemkab, saat ini jumlah pegawai yang dibutuhkan di Gresik mencapai 12.060 orang.

Sampai saat ini pemkab baru memiliki 7.024 pegawai, baik di struktural maupun fungsional. ”Sehingga, dari hasil analisis ini, ada kebutuhan pegawai sebanyak 5.036 orang,” kata Kepala BKD Gresik M. Nadlif.

Dari seluruh kebutuhan itu, jelas Nadlif, yang butuh paling banyak tambahan adalah tenaga fungsional. Yakni PNS yang tugasnya berdasar keahlian di bidang tertentu. Yang terbanyak dibutuhkan adalah tenaga pendidik.

Berdasar hasil pendataan, hampir semua sekolah mengajukan tambahan formasi. Terutama guru tiap-tiap bidang studi. ”Ini akibat peralihan pengelolaan guru SMA/SMK ke pemprov,” katanya.

Selain itu, pemkab butuh tenaga fungsional di bidang kesehatan. Terutama di instansi layanan di tingkat kecamatan. Dari hasil analisis tersebut, BKD sudah mengajukan usul penambahan formasi CPNS ke pemerintah pusat. Namun, pemkab belum berani memastikan apakah bakal ada rekrutmen CPNS atau tidak. ”Sebab, itu menunggu keputusan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari JawaPos.com
Share:

Jumat, 14 Juli 2017

Menkeu Rombak Sistem Pensiun PNS, Ini Penjelasan Menteri PAN-RB

Sahabat pembaca Info ASN CPNS BUMN, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur tengah menggodok formula baru sistem pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan skema fully funded. Hal ini menyusul rencana perombakan program pensiun oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

"Ini masih dikaji oleh tim. Saya juga harus koordinasi dengan Menkeu, mau dikaji seperti apa karena kita ingin pensiun memperoleh manfaatnya," kata Asman saat berbincang dengan Liputan6.com di kantornya, Jakarta, Jumat (14/7/2017).

Asman menjelaskan, sistem pensiun yang sedang dikaji menggunakan skema fully funded, yakni PNS dan pemerintah sama-sama membayar uang iuran untuk pensiun. Modelnya sama seperti kepesertaan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yaitu si pekerja dan pemberi kerja menyisihkan iuran.

"Sistemnya dinamakan fully funded, PNS dan pemerintah membayar iuran pensiun, sama seperti BPJS Ketenagakerjaan. Lalu iuran-iuran itu dikelola oleh badan tertentu, untuk kemudian manfaatnya dikembalikan ke pensiunan PNS, termasuk untuk membayar DP rumah, dan lainnya," ia menerangkan.

Asman menuturkan, skema pembayaran pensiun PNS yang berlaku saat ini dikenal dengan Pay As You Go yang seluruhnya ditanggung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lalu pemotongannya dilakukan secara terpisah, baik untuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenakerjaan, Jaminan Hari Tua (JHT).

"Karena masih ditanggung APBN, pembayaran pensiun PNS membebani APBN dengan kewajiban Rp 70 triliun per tahun. Bahkan di negara-negara maju tidak ada lagi APBN yang buat membayar pensiun," ujar dia.

Atas dasar itulah, kata Asman, pemerintah mengkaji sistem program baru yang diklaim bakal lebih mensejahterakan para pensiunan PNS. Untuk besaran iuran, termasuk teknis kajian sistem pensiun tersebut, Asman mengaku belum dapat menjelaskan secara detail karena masih dalam kajian.

"Belum ada keputusan sama sekali kapan bisa berlaku, karena kajian internalnya sedang saya dan tim finalisasi. Koordinasi dengan Menkeu, Menkumham pun perlu dilakukan untuk membahas pemberlakuan sistem pembayaran pensiun tersebut," ujar dia.

Namun ia memberi sinyal skema fully funded akan diberlakukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) baru. "Sistem pensiun yang ingin kita buat pasti mengarah yang lebih baik, mensejahterakan pensiunan PNS, tapi bisa mengurangi beban APBN. Mungkin berlaku buat pegawai baru, tapi ini pun masih dikaji," jelas dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share: