Minggu, 21 Agustus 2016

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kebutuhan Dan Pelaksanaan Seleksi Bagi Dokter, Dokter Gigi, Bidan Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Menjadi Calon Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016.


Sumber berita : Kementerian PAN-RB.
Share:
Read More

Selasa, 16 Agustus 2016

Pengumuman Nomor: 30660/A3/KP/2016 tentang Penerimaan Calon ASN Guru Garis Depan (GGD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan 93 Kabupaten di daerah khusus (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) dan Terpencil) membuka kesempatan bagi Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pasca Program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T), PPG S1 PGSD Berasrama, PPG SMK Kolaboratif, PPG Basic Science, dan PPGT untuk menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Guru dengan ketentuan sebagai berikut. Detail pengumuman lihat pada lampiran berkas.

Lampiran berkas:

Berita ini bersumber dari Sistem Pendaftaran CASN Online Kemdikbud.
Share:
Read More

Sabtu, 13 Agustus 2016

Pemerintah Kota Solo meminta Pemerintah Pusat memberi kuota lowongan bagi penerimaan CPNS pada tahun ini.

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Solo meminta Pemerintah Pusat memberi kuota lowongan bagi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kota Bengawan pada tahun ini.

Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, mengemukakan sumber daya manusia (SDM) Pemkot semakin terbatas, terutama di pos tenaga teknis dan kesehatan. Merujuk analisis beban kerja, jumlah kekurangan PNS Pemkot mencapai ratusan pegawai. “Kami akan mengajukan ke sana [Pemerintah Pusat], meski ada moratorium. Kami minta moratorium dicabut,” pintanya ketika dijumpai wartawan di Balai Kota, Kamis (11/8/2016).

Rudy, sapaan akrabnya mengatakan pengajuan kuota formasi CPNS akan diprioritaskan untuk guru, tenaga kesehatan dan teknis. Dia menuturkan masih kekurangan ratusan tenaga pendidik. Sedangkan untuk tenaga kesehatan, Rudy menambahkan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di Puskesmas dan terkait rencana Pemkot membangun rumah sakit daerah Silir, Semanggi. Pemkot masih membutuhkan tenaga kesehatan, seperti perawat, bidan dan dokter spesialis.

“Penambahan jumlah pegawai harus dilakukan untuk mengisi kursi PNS yang pensiun,” katanya.

Rudy menyebutkan rata-rata jumlah PNS yang pensiun per tahun mencapai 300 orang. Kondisi itu jika tidak segera terisi akan semakin menambah beban kerja PNS. Hal ini seiring banyaknya pegawai yang terus pensiun. Rudy mengatakan terus membuka peluang bagi para pegawai luar daerah yang ingin mengajukan mutasi ke Kota Solo. Pihaknya tidak akan mempersulit bagi para pegawai tersebut, asalkan mereka merupakan PNS dari tenaga teknis, kesehatan dan guru.

“Satu-satunya jalan yang paling cepat ya dengan menerima mutasi pegawai dari luar kota,” katanya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Solo Hari Prihatno sebelumnya mengatakan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menghitung SDM menyesuaikan beban kerjanya. Untuk memenuhi kekurangan pegawai, Pemkot membuka keran mutasi PNS dari luar daerah. Selain itu Pemkot mengajukan kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) ke Kemenpan dan RB.

“Tapi sejak setahun lalu tidak ada rekruitmen CPNS. Padahal jumlah PNS pensiun setiap tahun bisa 300 orang,” katanya.

Berita ini bersumber dari Solopos.
Share:
Read More

Jumat, 12 Agustus 2016

Pelaksanaan tes untuk tenaga guru garis depan (GGD) dan penyuluh pertanian segera dilakukan dalam waktu dekat.

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa beragamnya kualitas pelayanan publik di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, bukan masalah yang berdiri sendiri. Kondisi riil pegawai di tanah air, mulai dari jumlah, tingkat pendidikan, komposisi jabatan, serta tidak meratanya distribusi pegawai, turut memberikan sumbangan yang signifikan terhadap permasalahan tersebut.

Permasalahan itulah yang menuntut jawaban segera dari pemerintah, sehingga target Smart ASN pada tahun 2019 dapat dicapai. Saat ini, Kementerian PANRB tengah menyiapkan sejumlah kebijakan penataan kepegawaian, sebagai implementasi berlakunya Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur dalam berbagai kesempatan mengatakan agar PNS tidak boleh kalah dengan pegawai swasta, khususnya pegawai perbankan. Namun untuk mewujudkan semua itu tidaklah semudah membalik telapak tangan.

Betapa tidak, jumlah PNS pada akhir Desember 2015, tercatat sebanyak 4.498.643. Dari jumlah itu, 20,94 persen merupakan pegawai instansi pemerintah pusat, dan 79.06 persen merupakan PNS yang bekerja di pemeritah daerah.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebanyak 476.574 PNS menduduki jabatan struktural, 2.300.350 PNS menduduki jabatan fungsional tertentu (JFT), yang 74,56 persen diantaranya yakni 1.678.966 orang diantaranya merupakan guru. Jabatan lainnya antara lain perawat, dosen, bidan, penyuluh pertanian, dokter, penyuluh KB, dan lain-lain.

Adapun PNS yang menduduki jabatan fungsional umum tercatat sebanyak 1.721.719 orang, yang 430.026 orang diantaranya merupakan staf/administrasi umum, 147.087 orang tenaga kependidikan. Jabatan lainnya terdiri dari pengolah data/operator komputer, pengelola keuangan, tenga kesehatan, penganalisis, dan lain-lain.

Dalam kurun waktu 2010 – 2015, pertumbuhan jumlah PNS yang mengalami minus growth rata-rata -0,44 persen. Saat ini, sekitar 13,71 persen jumlah PNS berusia di atas 55 tahun. Dalam kurun waktu 2016 – 2020, sebanyak 752.271 PNS memasuki masa pensiun. Tahun 2016 ini, terdapat 122.515 orang yang memasuki batas usia pensiun (BUP), tahun 2017 132.815 orang, 2018 sebanyak 156.349 orang, tahun 2019 sebanyak 156.050 orang, dan tahun 2020 mencapai 184.542 orang.

PNS yang memasuki BUP dalam kurun waktu lima tahun ke depan, 313.434 orang diantaranya merupakan PNS dengan tingkat pendidikan rendah, yakni SLTA ke bawah. Sedangkan yang memiliki tingkat pendidikan menengah (D1 – D4) sebanyak 184.572 orang, sementara yang tingkat pendidikannya S1 – S3 (tinggi) mencapai 254.265 orang.

Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan, dalam penataan PNS atau yang sering disebut dengan istilah rasionalisasi, akan mengikuti arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni akan dilakukan secara alami dan bertahap. Artinya, jumlah pegawai yang direkrut tidak akan sebanyak jumlah PNS yang pensiun.

Untuk tahun ini, rekrutmen hanya dari lulusan sekolah kedinasan, dari bidang Kesehatan yakni dokter dan bidan yang merupakan pegawai tidak tetap (PTT) Kementerian Kesehatan, tenaga pendidikan khususnya untuk tenaga guru garis depan (GGD), serta tenaga harian lepas dan tenaga bantu (THL-TB) penyuluh pertanian.

Hla itu diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 135/2016 tentang Kebutuhan Pegawai ASN dari Lulusan Sekolah Kedinasan, dari bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Pertanian.

Pelaksanaan tes untuk PTT Kementerian Kesehatan, sementara untuk GGD dan penyuluh pertanian segera dilakukan dalam waktu dekat. Untuk GGD, pelaksanaannya ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sementara untuk THL-TB penyuluh pertanian, dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Tentu saja semuanya dikoordinasikan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

Berita inibersumber dari Kementerian PANRB.
Share:
Read More

Senin, 08 Agustus 2016

MenPANRB : Rasionalisasi Bukan Pemotongan tapi Pembenahan PNS Menuju PNS yang Profesional

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menjelaskan bahwa Rasionalisasi PNS bukan diartikan sebagai pemotongan PNS. Asman menegaskan bahwa maksud rasionalisasi bukan bertujuan  untuk memotong 1 juta orang tetapi menyelesaikan masalah-masalah SDM ASN dengan meningkatkan kualitas ASN yang ada menjadi profesional. Pernyataan itu disampaikan MenPANRB Asman Abnur saat memimpin rapat konsolidasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP), Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) beserta jajaran pimpinan masing-masing instansi di kantor Kementerian PANRB, Rabu (03/08/2016).

Asman menambahkan bahwa dengan meningkatkan profesionalitas ASN, diharapkan anggapan negatif publik kepada ASN itu tidak terbukti lagi. “Kita bukan membuang tapi sedikit demi sedikit kita benahi, kita bina dan kita didik supaya punya keahlian dan kemampuan ataupun  kita salurkan di tempat lain. Hal ini agar mereka bisa berkreasi di tempat baru , makin bersemangat lagi dan spirit hidupnya makin tinggi yang pada akhirnya diharapkan umurnya makin panjang,” jelas Asman. Terkait komposisi PNS saat ini, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan bahwa sesuai hasil pendataan ulang PNS secara elektronik (e-PUPNS) pada Desember 2015, tingkat pendidikan PNS yang masih rendah sebanyak : 28.32%, menengah : 20.09% dan yang tinggi sebanyak : 51.59%

Dalam melakukan pembenahan, Asman menegaskan bahwa hal itu tentunya harus dikerjakan secara bersama antara KemenPANRB dengan paguyuban yang ada (BKN, LAN, BPKP dan ANRI). “Hal-hal ini yang kita benahi sehingga publik itu merasakan memang adanya perubahan pada ASN dan agar kita juga optimal men-support bidang-bidang lain,” ujar Asman. Pada kesempatan itu juga terkait masalah kepegawaian, Asman berharap agar adanya integrasi data dan informasi baik di level daerah maupun pusat sehingga pegawai yang melakukan kenaikan pangkat tidak lagi dibebankan untuk pengurusan berkas dengan harus hilir mudik melakukan pengurusan.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:
Read More

Sabtu, 06 Agustus 2016

Sistem CAT lebih kompetitif, adil, obyektif transparan dan bebas dari KKN.

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa seleksi penerimaan CPNS selalu menjadi berita yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, utamanya generasi muda. Namun, sudah tahukah anda bahwa tes CPNS kini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), yang tidak memungkinkan terjadinya kongkalingkong ?

Sejak tahun 2013, tes CPNS sudah menggunakan sistem komputer atau yang lebih dikenal sebagai CAT. Dengan adanya sistem ini, pemerintah menjamin tidak adanya kecurangan dan memudahkan setiap peserta tes. Dengan sistem ini, banyak keuntungan yang didapat diantaranya lebih kompetitif, adil, obyektif transparan dan bebas dari KKN.

Sistem CAT tidak hanya diterapkan bagi pelamar CPNS dari jalur umum, tetapi juga untuk pegawai tidak tetap (PTT) Kementerian Kesehatan, yang meliputi bidan dan dokter. Seperti halnya yang berlangsung pada 19-24 Juli 2016 lalu, selama 90 menit mereka harus duduk di depan komputer untuk menjawab soal-soal tes kompetensi dasar (TKD), sebagai syarat untuk diangkat menjadi CPNS.

Meskipun tidak diawasi secara ketat sepeti layaknya ujian di sekolah-sekolah, yang masih menggunakan lembar jawaban komputer (LJK), tetapi dijamin tidka ada yang saling contek. Pasalnya, soal yang dikerjakan satu sama lain berbeda, meskipun di meja yang bersebelahan.

Seperti yang berlangsung di Poltekkes Bandung, salah satu lokasi TKD PTT Kementerian Kesehatan, beberapa peserta mengatakan, ujian menggunakan komputer menjadi lebih praktis dan tidak pegal, walaupun ada beberapa yang awam dan kurang mengerti cara penggunaannya. “Lebih praktis dan enak, tidak pegal, kanan kiri tidak bisa mencontek pasti aman. Tapi ada beberapa teman yang agak kesulitan mengoperasikan komputer,” ujar salah seorang bidan PTT.

Tes CPNS merupakan perintah dari Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tujuannya untuk memperoleh PNS yang profesional, jujur, bertanggungjawab dan netral, yakni CPNS yang memiliki karakteristik pribadi, mampu berperan sebagai perekat NKRI, memiliki intelegenisia yang tinggi dan memiliki keterlampilan, keahlian dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan. Seleksi ini pun tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis.

Satu-satunya cara untuk bisa lulus CAT adalah dengan mempersiapkan sebaik-baiknya, belajar, belajar, belajar dan tentunya berdoa. Kisi-kisi materi soal juga terbuka, sehingga bisa dipelajari oleh siapapun, terutama yang ingin mengikuti tes CPNS.

Ada tiga kelompok soal yang diujikan. Pertama, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan sampai sejauh mana kita tahu tentang bangsa ini. TWK mengimplementasikan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

Tes ini untuk menggali sejauh mana peserta tes memahami sistem tata negara di Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, pemerintahan pusat dan daerah, dan memperhatikan kembali kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai EYD (Ejaan yang Disempurnakan).

Kedua, Tes Intelegensia Umum (TIU). Di dalam TIU, ada 4 kemampuan yaitu verbal yang menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis, numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka, kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis, serta kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik.

Terakhir ada Karakteristik Pribadi (TKP) yang meliputi integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orientasi kepada orang lain, kemampuan beradaptsi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, kemampuan bekerja sama dalam kelompok dan kemampuan menggerakkan orang lain.

Soal TKD PNS disusun oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional yang dibantu oleh Tim Ahli dari Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri. Selain TKD, juga ada Tes Kompetensi Bidang (TKB), meskipun tidak diharuskan. Adapun materi tes ini disusun oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

Kementerian PANRB pun menyediakan aplikasi CAT tersebut untuk simulasi yang tersedia di website resmi www.menpan.go.id. Kesempatan tidak akan datang dua kali, siapa bisa, dia bisa! Urungkan niat serta kemauan, bahwa kesusksesan tidak akan pergi jauh dari kita, bahkan akan terus menghampiri kita.

Berita ini bersumber dari Kementerian PANRB.
Share:
Read More

Kamis, 04 Agustus 2016

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, mengaji ulang program moratorium penerimaan PNS

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur, mengaji ulang program moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diprogramkan MenPAN-RB sebelumnya, Yuddy Chrisnandi.

Asman mengatakan, masih melakukan pendataan mendalam terhadap jumlah PNS, kebutuhan dan kualifikasi yang ada. 

"Kami masih data lagi jumlah PNS, kualifikasi dan formasinya, setelah itu baru kami ambil kebijakannya," ujarnya setelah menghadiri evaluasi akuntabilitas kinerja Provinsi Jatim di Surabaya, Selasa (2/8/2016).

Pendataan itu dianggapnya penting untuk mendeskripsikan kebutuhan dan peluang PNS, agar kebijakan yang diambil akurat.

"Saya masih empat hari kerja, jadi semuanya masih pendalaman data," ungkapnya.

Kebijakan moratorium atau penghentian sementara pengangkatan PNS ditempuh karena jumlah PNS telah mencapai kurang labih 4.517.000 pegawai.

Dengan jumlah itu, rasio kepegawaian terhadap jumlah penduduk secara nasional ada pada angka 1,77. 

Sementara itu, banyak daerah yang rasio kepegawaiannya terhadap jumlah penduduk setempat tidak normal yakni mencapai angka 2,5 -3. Dengan rasio yang tinggi, maka belanja anggaran pegawainya juga akan membengkak tinggi.

Berita ini bersumber dari Kompas.
Share:
Read More

Rabu, 03 Agustus 2016

Kepala BKN Berharap Lulusan Terbaik Universitas Bisa Direkrut Jadi CPNS

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Kepala BKN Bima Haria Wibisana berharap agar potensi cemerlang yang dimiliki oleh anak negeri dapat dimanfaatkan untuk memperkuat jajaran birokrasi. Kebutuhan untuk mendapatkan sumber daya mansia (SDM) terbaik ini terus didorong oleh Bima Haria Wibisana dengan mengusulkan penerimaan CPNS dari lulusan terbaik (cumlaude) perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi A dan juga dari jurusan yang juga telah mendapatkan akreditasi A. Adapun jumlahnya, Bima berharap bahwa untuk formasi lulusan terbaik dapat diberikan sebanyak 2000 formasi. Penjelasan itu disampaikan oleh Kepala BKN usai membuka secara resmi ajang “Penilaian Kompetensi dan Potensi Talent Pool JPT 2016”, Senin (1/8/2016).

Lebih lanjut Kepala BKN menambahkan bahwa  potensi ini diharapkan benar-benar dimanfaatkan untuk menjaring dan memperkuat birokrasi. “Lulusan-lulusan terbaik ini perlu direspons oleh pemerintah karena apabila tidak, sangat mungkin anak-anak Indonesia berprestasi  akan ‘diambil’ Negara lain dan kita kehilangan orang-orang yang potensial,” jelas Kepala BKN. Bima menambahkan bahwa usulan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan penerimaan jalur khusus yang sebelumnya hanya sebanyak 200 orang.

Kepala BKN menambahkan bahwa para lulusan terbaik akan dapat dengan cepat menyesuaikan diri terhadap tuntutan pekerjaan yang akan mereka hadapi. Terhadap mereka, Kepala BKN menyatakan siap menampung mengingat prospek mutu pekerjaan yang akan dihasilkan oleh para lulusan terbaik universitas itu. “Ibaratnya, jika formasi CPNS dari lulusan terbaik universitas ini disetujui pemerintah, BKN siap menampung mereka apabila instansi lain menolak”.

Terkait usulan ini, Kepala BKN menjelaskan juga bahwa kebijakan ini akan didiskusikan kembali seiring adanya pergantian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi pada reshuffle Kabinet Jilid kedua. 

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:
Read More