Minggu, 15 Januari 2017

Krisis ASN, Depok Minta Tambahan 5.000 Pegawai Negeri

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Kepala Bagian Protokol dan Dokumentasi Sekretariat Daerah Kota Depok Nessi Annisa Handari mengatakan Depok kekurangan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu pelayanan semua instansi pemerintahan. “ASN dan penduduk Depok perbandingannya 1:293 orang,”  kekurangan cukup banyak ASN,” kata Nessi, Jumat, 13 Januari 2017.

Total ASN yang bekerja di seluruh instansi pemerintahan mencapai 7.146 orang. Sedankan jumlah warga Depok kini mencapai 2,1 juta jiwa. Idealnya satu PNS melayani 100-150 orang. 

Tahun ini ASN Depok berkurang 499 orang dari tenaga guru dan staf tata usaha Dinas Pendidikan. PNS Dinas Pendidikan itu dipindahkan ke Provinsi Jawa Barat, setelah kewenangan pengelolaan SMA/SMK negeri dialihkan ke sana. "Semua yang pindah ASN dari SMA/SMK negeri. Sebab, dialihkan ke provinsi."

Menurut Nessi, Depok telah tiga tahun terus meminta tambahan tenaga ASN ke Kementerian Dalam Negeri. Namun, karena ada moratorium ASN, permintaan itu belum terpenuhi.

Pemerintah pusat moratorium ASN sejak 2014 sampai 2019. "Padahal, setiap tahun berkurang." Bahkan, jika ditambah 5.000 ASN pun, kata Nessi, sepertinya Depok masih akan kekurangan tenaga karena jumlah penduduknya berkembang cukup pesat.

Nessi mengatakan dengan susunan organisasi tata kerja yang baru, diperkirakan jumlah beban kerja akan semakin meningkat. Depok, kata dia, sedang mengevaluasi analisa jabatan dan beban kerja sesuai dengan susunan organisasi baru. "Tahun ini kami akan ajukan penambahan lagi." 

Ketua Tim Peneliti IPDN Sadu Wasistiono sependapat dengan Nessi. Bahkan di Kelurahan Tuga, satu pegawai melayani 10 ribu penduduk.  Menurut dia, yang perlu dikembangkan Depok adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta mengubah manajemen proses perizinan agar lebih mudah untuk warganya. 

"Solusi kekurangan SDM, dengan pemanfaatan teknologi," ujar Sadu.
Depok harus bisa mengelola teknologi informasi untuk pelayanan. Sebelas bidang pelayanan yang bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Sedangkan, yang perlu tatap muka langsung hanya pelayanan untuk pembuatan KTP, KK, SKCK, Izin Keramaian dan surat keterangan belum menikah. "Sisanya seperti permohonan akte bisa dengan teknologi informatika."

Berita ini bersumber dari Tempo.
Share:
Read More

Purbalingga masih kekurangan 4.000 ASN

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperkirakan masih kekurangan 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN). Saat ini staf hanya berjumlah sekitar delapan ribu tenaga ASN dan para guru.

"Sebelum ada moratorium, jumlah PNS kita dahulu pernah mencapai 12 ribu sekian. Namun saat ini tinggal delapan ribu sekian. Sehingga akhirnya setiap tahun hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kekurangan staf maupun guru," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purbalingga Wahyu Kontardi pada Rakor Pimpinan OPD, Sabtu (14/1).

Wahyu mengatakan, PP 18 Tahun 2016 tersebut membuat OPD Pemkab Purbalingga menjadi mekar atau bertambah, mulai dari dinas, kantor dan bagian. Sehingga otomatis staf atau pelaksana yang ada harus diposisikan untuk memenuhi seluruh OPD.

Dia meminta pimpinan OPD untuk memaklumi keterbatasan staf tersebut. Seperti di Kelurahan Bancar Kecamatan Kota Purbalingga yang hanya diisi tiga staf. “Artinya setelah penataan staf sudah diterima supaya dipahami terlebih dahulu, nantinya sambil jalan akan diatur kembali karena jika menunggu ditata secara ideal tidak akan selesai-selesai, nanti tidak dapat mengusulkan bendahara dan memproses kegiatan dan sebagainya. Saat ini, masih ada OPD yang belum mengajukan Uang Persediaan (UP) karena belum ada bendahara sehingga perlu ditata dahulu supaya bisa proses itu,”ujarnya.

Sementara itu, Bupati Purbalingga Tasdi juga sudah memerintahkan pihaknya untuk bersurat ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan). Dia berharap pihaknya bisa melakukan pengadaan tenaga kontrak dapat direalisasikan. "Akan tetapi PP itu belum ada," kata Tasdi.

Berita ini bersumber dari Merdeka.
Share:
Read More

Kamis, 12 Januari 2017

Penyusunan Kebutuhan Pegawai ASN TA 2017

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa BKN sebagai penyelenggara manajemen ASN dalam pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat dan pensiun membuat rangka penyusunan perencanaan dan penataan kepegawaian secara nasional dan bahan pertimbangan teknis formasi tahun anggaran 2017, berdasarkan Pasal 47 Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Oleh sebab itu, untuk memperlancar dan memudahkan dalam penyusunan kebutuhan pegawai ASN diberitahukan kepada Seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) untuk melakukan penghitungan sesuai dengan format penghitungan kebutuhan ASN sebagaimana terlampir dalam formulir 1 untuk Instansi Pusat dan formulir 2 untuk Instansi Daerah dan yang dapat diunduh (download) melalui situs resmi BKN.

Terkait dengan surat tersebut diharapkan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah menyampaikan hasil penyusunan pegawaian ASN tahun 2017 kepada Kepala BKN paling lambat pada 28 Februari 2017. Dik/Des

1. Surat Penyusunan Kebutuhan ASN 2017 klik disini

2. Formulir 1 – Penyusunan Kebutuhan ASN 2017 Pusat klik disini

3. Formulir 2 – Penyusunan Kebutuhan ASN 2017 Daerah klk disini

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:
Read More

Rabu, 04 Januari 2017

Pemerintah Beri Tunjangan Jabatan Fungsional Untuk Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa dengan pertimbangan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, pemerintah memandang perlu memberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 23 Desember 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 106 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam Perpres itu disebutkan, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, diberikan tunjangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa setiap bulan.

Besarnya tunjangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden, yaitu: PPBJ Madya sebesar Rp. 1.150.000, Muda Rp. 876.000, serta Pertama Rp. 493.000.

Menurut Perpres ini, pemberian Tunjangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2016, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 28 Desember 2016 itu.

Berita ini bersumber dari KEMENPAN-RB.
Share:
Read More

Jumat, 30 Desember 2016

Hak Kepegawaian bagi PNS yang mengalami Penurunan Eselon Jabatan

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai hak kepegawaian dan hak administrasi lain bagi PNS yang diangkat dalam jabatan pada organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) , Bima Haria Wibisana menjelaskan hal tersebut melalui Surat Kepala BKN yang dikeluarkan dengan Nomor K.26-30/V.128-3/99 Tanggal 30 Desember 2016.

Dalam Surat tersebut disampaikan bahwa hak kepegawaian bagi PNS yang diangkat dalam jabatan pada organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 diberikan/dibayarkan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.

Surat yang ditujukan kepada seluruh pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan terkait Hak Kepegawaian bagi PNS yang mengalami Penurunan Eselon Jabatan sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016.

Untuk lebih detail surat tersebut silahkan klik di sini
Share:
Read More

INPASSING PNS BERDASARKAN ANGKA KREDIT

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa berdasarkan  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing), pelaksanaan kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana kebutuhan organisasi yang ada dalam e-formasi, dan angka kredit kumulatif PNS bersangkutan.

Adapun tata cara penyesuaian/inpassing, pelaksanaan uji kompetensi dan penetapan kebutuhan diatur lebih lanjut oleh pimpinan instansi pembina jabatan fungsional.  

Dalam pasal 3 Permen PANRB No. 26/2016 tersebut  dijelaskan, pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional dilakukan berdasarkan angka kredit kumulatif untuk inpassing. Angka kredit  PNS untuk yang waktu kurang dari satu tahun, satu tahun, dua tahun, tiga tahunm, dan 4 tahun lebih serta jenjang pendidikan m,asing-masing berbeda.

Untuk golongan ruang Iia lulusan SLTA/D.1 misalnya, untuk yang kurang dari satu tahun angka kredit kumulatifnya 25. Sedangkan yang 4 tahun atau lebih, harus mencapai 39. Adapun untuk Golongan IV/e, Sarjana s/d Doktor, bagi yang kurang dari satu tahun hingga 4 tahun atau lebih angka kreditnya 1.050.

Ditambahkan, PNS yang dibebaskan sementara dan belum diberhentikan dari jabatan fungsional dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki. Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi PNS ini, paling kurang dua tahun setelah ditetapkan SK penyesuaian/inpassing PNS bersangkutan dalam jabfung yang diduduki.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenetrian PANRB Herman Suryatman mengatakan, Permen PANRB ini ditetapkan oleh Menteri PANRB Asman Abnur pada tanggal 7 Desember 2016. “Inpassing ini mulai berlaku saat tanggal diundangkan dan dilaksanakan sampai dengan Desember 2018,” ujarnya di Jakarta, Jumat (29/12).

20161230 angka kredit1

20161230 angka kredit1

Berita ini bersumber dari KEMENPAN-RB.
Share:
Read More

Kamis, 29 Desember 2016

PNS HARUS SIAP-SIAP, INPASSING NASIONAL DILAKSANAKAN 2 TAHUN

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing). Pelaksanaan kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana kebutuhan organisasi yang ada dalam e-formasi.

“Inpassing ini mulai berlaku saat tanggal ditetapkan ini dilaksanakan sampai dengan Desember 2018,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman di Jakarta, Kamis (29/12). Permen PANRB ini ditetapkan oleh Menteri PANRB Asman Abnur pada tanggal 7 Desember 2016, dan diundangkan pada tanggal 21 Desember 2016.

Dijelaskan, PNS yang melaksanakan inpassing untuk kelompok jabatan fungsional ketrampilan, harus berijasah paling rendah SLTA, dengan pangkat paling rendah pengatur muda , golongan IIa, memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsional yang akan diduduki minimal dua tahun, mengikuti dan lulus uji kompetensi dan prestasi kerja baik dalam setahun terakhir. Selain itu, usia paling tinggi tiga tahun sebelum batas usia pensiun (BUP) bagi jabatan pelaksana, dan dua tahun bagi administrator dan pengawas.

Sedangkan untuk jabatan fungsional keahlian, ijasah paling rendah S-1/D-IV dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki. Sedangkan pangkat yang dipersyaratkan, paling rendah Penata muda, golongan IIIa, memiliki pengalaman minimal dua tahun, serta lulus uji kompetensi, serta nilai prestasi kerja minimal baik dalam setahun terakhir.

Untuk inpassing pada kelompok ini, usia paling tinggi tiga tahun sebelum BUP dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana, dua tahun untuk administrator dan pengawas, serta satu tahun untuk administrator yang akan menduduki jabatan fungsional ahli madya, dan pejabat pimpinan tinggi.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Permen PANRB, inpassing ini ditujukan bagi empat kelompok jabatan PNS. Pertama, PNS  yang telah dan masih menjalankan tugas pada bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.

Kedua, PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Ketiga, Pejabat Pimpinan Tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan didudukinya.

Sedangkan keempat,  inpassing ditujukan bagi PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Diingatkan, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang melakukan inpassing harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaporkan rekapitulasi hasil inpassing dan surat keputusan pengangkatannya kepada Menteri PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian negara (BKN).

Dalam kesempatan terpisah,  Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan bahwa kebijakan ini tidak lepas dari berlakunya Peraturan Pemerintah No. 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang berdampak apa adanya pejabat yang kehilangan jabatan struktural.

Dengan terbitnya PP tersebut, selain harus melakukan penataan struktur organisasi atau kelembagaan, Setiawan minta instansi pemerintah melakukan penataan SDM aparatur dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai yang ada sebagaimana diamanatkan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)."Penataan ini sangat relevan dengan kebijakan moratorium penerimaan pegawai tahun 2015 yang dilanjutkan tahun 2016 ini," ujarnya.

Ditambahkan, perencanaan pembangunan SDM aparatur di daerah harus sesuai dengan visi dan misi Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pelaksanaan rekrutmen harus transparan, adil, kompetitif, dan bebas dari KKN. Berawal dari proses rekrutmen yangdemikian akan mempermudah setiap instansi pemerintah dalam pengembangan kapasitas terhadap calon ASN yang diperoleh.

Terkait dengan kebijakan moratorium, Kementerian PANRB e-Formasi yang memuat NIP, kelas jabatan, dan nomenklatur jabatan administrasi pelaksana. Sebelumnya, Menteri PANRB juga telah menerbitkan Surat Edaran tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemda pasca PP No. 18/2016. 

Berita ini bersumber dari KEMENPAN-RB.


PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING
 
 

Share:
Read More

Selasa, 27 Desember 2016

MULAI JANUARI 2017, JFU PNS JADI JABATAN PELAKSANA

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi Pemerintah, mulai Januari 2017 jabatan fungsional umum  aparatur sipil negara (ASN/PNS) tidak berlaku lagi. Mulai dari pengadaan sampai pemberhentian PNS harus disetarakan dan menggunakan nomenklatur jabatan pelaksana.

Untuk itu,  seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah harus fokus kepada jabatan pelaksana. Sehingga tidak ada lagi jabatan lain. "Selama ini kita menggunakan jabatan fungsional umum, dan sesuai dengan UU ASN itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi kita sudah menggunakan nomenklatur jabatan sesuai dengan Permen PANRB Nomor 25," kata Kepala Bidang Perencanaan SDM Aparatur Kementerian PANRB, Syamsul Rizal.

Dalam pasal terakhir Permen PANRB 25 itu disebutkan bahwa ada penyetaraan nomenklatur jabatan. Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana, ujarnya.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta  segera mengukuhkan setiap PNS dalam jabatan instansi pelaksana. Meski tidak ada jangka waktu terkait pelaksanaan pengalihan jabatan tersebut, namun secepatnya harus segera dilaksanakan. "Belum ada sanksi bagi yang tidak melaksanakannya, tapi hal ini berdampak pada  pola karir PNS ke depan," kata Syamsul.

Dijelaskan,  instansi pemerintah yang  mengalihankan nomenklatur jabatan tersebut tidak perlu melaporkannya ke Kementerian PANRB. Pemda hanya perlu membangun peta jabatan dan disampaikan melalui sistem elektronik.

"Jadi bagi daerah-daerah yang sudah mengakomodir jabatan itu di setiap unit organisasinya silahkan disampaikan melalui sistem elektronik atau e-formasi, dan secara otomatis akan terkoneksi ke Kementerian PANRB," kata Syamsul.

Sebelumnya, Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan peraturan ini, semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini, selanjutnya harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Terbitnya peraturan yang ditetapkan oleh Menteri PANRB pada tanggal 22 November 2016 ini, dilatarbelakangi kenyataan bahwa nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah belum ada keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan.

Berita ini bersumber dari KEMENPAN-RB.
Share:
Read More

Selasa, 20 Desember 2016

PERMEN PANRB 25/2016 , ACUAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN PNS HINGGA PEMBERHENTIAN

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Menteri PANRB nomor 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.  Dengan peraturan ini, semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Terbitnya peraturan yang ditetapkan oleh Menteri PANRB pada tanggal 22 November 2016 ini, dilatarbelakangi kenyataan bahwa nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah belum ada keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan.

Jabatan pelakasana Aparatur Sipil Negara (ASN) dikelompokan dalam klasfikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, serta pola kerja. Kesamaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana, yang didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal ataupun profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Nomenklatur jabatan pelaksana digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam penyusunan dan  penetapan kebutuhan, penentuan pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penggajian tunjangan serta pemberhentian PNS.

Disebutkan bahwa daftar nomenklatur jabatan pelaksana yang telah ditetapkan, dapat dilakukan pengubahan atau penambahan sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan selanjutnya diusulkan oleh instansi kepada Menteri. Dalam usulan tersebut paling kurang memuat nomenklatur jabtan, tugas jabatan, kualifikasi pendidikan serta profesi, dan kelas jabatan bagi nomenklatur jabatan yang sudah memiliki kelas jabatan.

Dalam Permenpan pada Pasal 6 dijelaskan jika semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana. Kemudian Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada dan sudah ditetapkan kelas jabatan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang belum ada perubahan nomenklatur dan kelas jabatan berdasarkan nomenklatur atau kelas jabatan yang baru.

Seperti disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dalam berbagai kesempatan yang mengatakan bahwa jabatan yang nantinya diisi oleh ASN harus sesuai dengan klasifikasi serta pendidikan formal yang telah ditempuhnya.

Ia mencontohkan jika ASN yang berasal dari sekolah ikatan dinas seperti Perhubungan misalnya, haruslah mengisi jabatan maupun pekerjaan yang masih terkait dengan jurusannya di Perhubungan, bukan justru menjadi seorang camat atau lainnya. Menurutnya hal tersebut dilakukan agar suatu posisi dapat dijabat oleh SDM yang handal serta mengerti dalam pekerjaan tersebut.

Berita ini bersumber dari Kementerian PAN RB.

Share:
Read More