Kamis, 23 Maret 2017

KemenPANRB Jelaskan Bahwa Senin 27 Maret 2017 Tidak Libur

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Menindaklanjuti banyaknya berita viral hoax yang mengabarkan bahwa hari Senin tanggal 27 Maret 2017 menjadi hari libur nasional atau cuti bersama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini menjelaskan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 684 Tahun 2016, No. 302 Tahun 2016, Nomor SKB/02/MENPAN-RB//11/2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2017. SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri pada 21 November 2016.
Berdasarkan SKB tersebut terdapat 15 hari libur nasional pada tahun 2017. Di samping itu, waktu cuti bersama ditetapkan sebanyak enam hari.

Adapun untuk bulan Maret 2017, SKB menerangkan bahwa terdapat libur nasional Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939 yang jatuh pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017. Sehingga hari Senin tanggal 27 Maret 2017 bukan merupakan hari libur nasional ataupun cuti bersama.
“Masyarakat diminta untuk tetap merujuk kepada SKB yang telah ditandatangani MenPANRB, Menag, serta Menaker,” ujar Rini.
Untuk itu Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati atas berita hoax yang beredar.
Berikut rincian libur nasional tahun 2017:
- Minggu, 1 Januari, Tahun Baru Masehi
- Sabtu, 28 Januari, Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili
- Selasa, 28 Maret, Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939
- Jumat, 14 April, Wafat Isa Al Masih
- Senin, 24 April, Isra Miraj Nabi Muhammad SAW
- Senin, 1 Mei, Hari Buruh Internasional
- Kamis, 11 Mei, Hari Raya Waisak 2561
- Kamis, 25 Mei, Kenaikan Isa Al Masih
- Kamis, 1 Juni, Hari Lahir Pancasila
- Minggu-Senin, 25-26 Juni, Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah
- Kamis, 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
- Jumat, 1 September, Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah
- Kamis, 21 September, Tahun Baru Islam 1439 Hijriah
- Jumat, 1 Desember, Maulid Nabi Muhammad SAW
- Senin, 25 Desember, Hari Raya Natal

Untuk cuti bersama tahun 2017, berikut rinciannya:
- Senin, 2 Januari, Tahun Baru 2017 Masehi
- Selasa-Jumat, 27-30 Juni, Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah
- Selasa, 26 Desember, Hari Raya Natal
Masyarakat dapat mengunduh Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 684 Tahun 2016, No. 302 Tahun 2016, Nomor SKB/02/MENPAN-RB//11/2016 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2017 pada link berikut : http://www.menpan.go.id/jdih/permen-kepmen/skb/file/5281-skb2016-no-684-302-02
Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:
Read More

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan kembali bahwa tenaga PTT maupun honorer berusia 35 tahun ke atas tidak bisa diangkat menjadi CPNS.

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menegaskan kembali bahwa tenaga PTT maupun honorer berusia 35 tahun ke atas tidak bisa diangkat menjadi CPNS.

Nantinya, mereka akan dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Alasannya, UU Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur bahwa batas usia untuk bisa diangkat menjadi CPNS kurang dari 35 tahun.

Selain itu menurut Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) KemenPAN-RB Herman Suryatman, Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai PNS dan PPPK sebagai turunan UU ASN, sudah di Sekretariat Negara (Setneg).

Nantinya, setelah menjadi PP, bisa menjadi dasar hukum pengangkatan honorer usia 35 tahun ke atas menjadi PPPK dan yang di bawah 35 tahun menjadi CPNS.

"PNS syaratnya di bawah 35 tahun. Sedangkan ‎PPPK di atas 35 tahun," ujar Herman kepada JPNN, Kamis (23/3).

Mengenai penolakan para bidan PTT dan honorer K2 untuk dijadikan PPPK‎, menurut Herman, wajar-wajar saja.

Namun, selama UU ASN belum berubah, aturan mainnya tetap sama, yaitu batas maksimal pengangkatan CPNS 35 tahun.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:
Read More

Senin, 20 Maret 2017

Menteri PANRB Ajak ASN Taat Pajak

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengajak segenap Aparatur Sipil Negara (ASN), Prajurit TNI dan Anggota Polri untuk dapat menaati dan mematuhi segala peraturan perundang – undangan perpajakan, yang salah satunya adalah penyampaian SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2016 melalui e-filing.

Ajakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota Polri Tahun Pajak 2016 melalui E-Filing dan himbauan mengikuti amnesti pajak.

Dalam Surat Edaran yang ditetapkan di Jakarta pada 16 Maret 2017, segenap ASN, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang memiliki penghasilan lain berupa usaha atau lebih dari 1 (satu) pemberi kerja dan jumlah bruto lebih dari 60 Juta Rupiah dalam setahun, agar dapat menggunakan form 1770S. Sedangkan bagi yang tidak memiliki penghasilan lain dan bruto tidak kurang dari 60 Juta Rupiah dapat menggunakan form 1770SS.

Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah memberikan kemudahan pelaporan melalui e-filing yang dapat di akses melalui www.djponline.pajak.go.id yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja.

Selain Surat Edaran perihal penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2016, Menteri PANRB juga mengimbau agar bagi ASN, Prajurit TNI, dan Anggota Polri agar dapat memanfaatkan program Amnesti Pajak, dimana akan berakhir pada 31 Maret 2017 mendatang.

Penerbitan SE Menpan RB dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap ketentuan perundang – undangan di bidang perpajakan sebagaimana juga tertuang dalam SE Menpan RB Nomor 02/M.PAN/3/2009 dan Nomor 8 Tahun 2015 dengan memperhatikan Surat Menteri Keuangan Nomor S-139/MK.03/207 Tanggal 21 Februari 2017.

Diharapkan, melalui SE dengan tembusan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut, Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, dan Anggota Polri dapat menaati dan mematuhi hal tersebut, sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:
Read More

Pemerintah Kaji Wacana Pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah sedang mengkaji wacana penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagaimana diusul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)‎. Parlemen sebelumnya meminta komisi itu dibubarkan saja karena dianggap tak optimal.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan, pemerintah akan‎ terlebih dahulu mempertimbangkan usulan tersebut dengan memperhatikan dampak-dampak yang bisa ditimbulkan akibat penghapusan KASN.

"Kita (pemerintah) harus mengkaji dampak-dampaknya, makanya kita belum dijawab sama kita," kata Asman di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017).

Ia menuturkan, pemerintah akan menyerahkan hasil pembahasan tersebut kepada DPR pada 25 Maret 2017 atau dua bulan setelah rapat paripurna di DPR. "Pasti sebelum 25 Maret kita akan jawab," tutur dia.

Penghapusan KASN itu menjadi salah satu yang diminta DPR dalam revisi UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain mengusulkan penghapusan aturan itu, DPR juga meminta agar setiap perampingan atau pengurangan ASN terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPR.

Selanjutnya DPR juga meminta pemerintah melaporkan setiap pengisian jabatan pimpinan tinggi di ASN.‎ "Jadi kami sedang mencari solusinya sikap pemerintah terhadap perubahan UU ini. Dan saya ditugasi sebagai Menpan-RB untuk menyiapkan beberapa jabatan terhadap DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang diusulkan DPR," jelas Asman.

Asman menambahkan, Kemenpan-RB nantinya juga akan meminta pertimbangan dari Kemenkumham sebelum memutuskan ‎sikap pemerintah dalam menentukan usulan dari DPR tersebut.

"Termasuk nanti KASN untuk menjawab apa isinya nanti di dalam menentukan sikap pemerintah," imbuhnya.

Sebelumnya, BADAN Legislasi (Baleg) perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah melangkah. Wacana yang bergulir adalah membubarkan KASN lantaran dianggap fungsi pengawasan KASN tidak optimal dan tidak jauh berbeda dari Kemenpan-RB. Rencana pembubaran itu tertera dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 42 draf revisi UU ASN yang menghapus pengaturan perihal tugas, wewenang, dan kedudukan KASN.

Terhadap wacana pembubaran KASN setidaknya terdapat dua perbedaan pandangan, yakni dari kalangan DPR sebagai leading sector rencana pembubaran tersebut, dan dari pihak-pihak lain yang konsen terhadap pembenahan birokrasi pemerintahan.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:
Read More

Minggu, 19 Maret 2017

Kabupaten Malang kekurangan 5.000 ASN

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kabupaten Malang saat ini masih kekurangan sekitar 5.000 orang aparatur sipil negara (ASN) yang tersebar di hampir semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemkab setempat.

Bupati Malang Dr Rendra Kresna di Malang, Jawa Timur, Sabtu mengemukakan kekurangan ASN tersebut sebagian besar di kalangan pendidik. 

"Agar proses kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, mau tidak mau banyak sekolah, khususnya SD yang mengangkat tenaga guru tidak tetap (GTT) atau honorer dengan gaji yang tidak manusiawi," kata Rendra.

Ia mengatakan jumlah SD di Kabupaten Malang sebanyak 1.500 lebih dan setiap sekolah hanya memiliki 2-3 guru ASN, selebihnya diisi oleh GTT yang direkrut masing-maisng sekolah berdasarkan kebutuhan. 

Menurut Rendra, gaji atau honor GTT rata-rata hanya sebesar Rp400 ribu hingga Rp500 ribu per bulan, jauh dari upah minimum kota/kabupaten (UMK) yang mencapai Rp2,7 juta per bulan. Padahal, beban kerja GTT hampir sama dengan guru berstatus ASN.

Rendra mengatakan yang perlu diketahui pemerintah pusat, jumlah ASN di seluruh Indonesia yang mencapai sekitar 6 juta itu dianggap terlalu "gemuk", namun bagaimana dengan kondisi di daerah, terutama di Kabupaten Malang.

Di Kabupaten Malang, katanya, satu ASN (PNS) melayani sekitar 400 orang. Dan, rasio itu semakin tidak ideal setelah dalam lima tahun terakhir ini tidak ada rekrutmen CPNS, padahal ASN yang pensiun di Kabupaten Malang rata-rata mencapai 400 hingga 500 orang per tahun.

Selain kekurangan tenaga guru di SD, lanjutnya, akibat kekurangan ASN ini, banak kepala seksi (kasi) di lingkup SKPD yang tidak memiliki anak buah (staf), bahkan banyak jabatan sekretaris desaa (sekdes) yang tidak terisi, apalagi sekarang tidak ada lagi ASN yang diangkat dari lulusan SMA. 

Padahal, lanjutnya, kebutuhan ASN dari luluisan ASN (golongan II) masih cukup banyak, contohnya juru pengatur air di jaringan irigasi, juru bersih-bersih (office boy) atau tenaga lain yang tidak perlu ijazah sarjana. Sebelumnya jumlah ASN di Kabupaten malang mencapai sekitar 22 ribu, sekarang hanya tinggal 16 ASN.

Hanya saja, kata Rendra, berkurangnya jumlag ASN tersbeut juga berdampak positif pada anggaran, terutama dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat. DAU Kabupaten Malang yang mencapai Rp16 triliun, sekitar Rp1,2 triliun diantaranya untuk gaji pegawai.

"Untungnya sumber pendapatan atau pemasukan dari berbagai sumber cukup besar, sehingga komposisi APBD menjadi lebih sedikit lega, yakni sebesar Rp3,6 triliun," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Rendra, saat ini perlu ada penelitian dan analisa terkait keberadaan dan kebutuhan ASN di setiap daerah. "Pemerintah pusat jangan gebyah uyah (dianggap sama semua), bahwa jumlah ASN sekarang ini terlalu gemuk, padahal setiap daerah kondisi dan kebutuhannya tidak sama. Saya berharap Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan penelitian tentang masalah ASN ini," paparnya.

Berita ini bersumber dari Antaranews.
Share:
Read More

Sabtu, 18 Maret 2017

Waspada Masih Maraknya Penipuan CPNS!

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa BKN kembali terima pengaduan adanya penerbitan Surat Keputusan (SK) palsu dengan modus pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mengatasnamakan Kepala BKN. Dalam SK palsu tertera pengangkatan sejumlah nama menjadi CPNS pada pemerintahan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, disertai Nomor Identitas Pegawai (NIP) dan ditandatangani atas nama Kepala BKN.

Keterangan penempatan unit kerja dalam SK palsu tersebut juga melibatkan sejumlah nama instansi, seperti: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik.

Setelah melalui verifikasi, data BKN menunjukkan bahwa NIP yang terlampir dalam SK palsu tidak masuk ke dalam database BKN.

Perlu diketahui bahwa penerbitan SK CPNS hanya bisa dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi masing-masingi. Kapasitas BKN mengeluarkan nota pertimbangan teknis untuk penerbitan NIP CPNS dan Kepala BKN tidak memiliki kewenangan pengangkatan selain CPNS BKN.

Ketentuan kewenangan pengangkatan jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Modus penipuan pengangkatan CPNS dengan menerbitkan SK palsu yang mengatasnamakan Kepala BKN bukan hal pertama terjadi. Ketidaktahuan publik terhadap pembagian wewenang PPK Pusat dan Daerah khususnya dalam pengangkatan menjadi CPNS menjadi alat bagi oknum tertentu.

Bagi masyarakat yang ingin mengkonfirmasi kebenaran SK terkait CPNS dapat menghubungi Humas BKN melalui email humas@bkn.go.id, Facebook @BKNgoid, Twitter @BKNgoid atau mekanisme Lapor BKN. Partisipasi masyarakat akan sangat berguna untuk mengurangi praktik penipuan CPNS. 

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:
Read More

Selasa, 14 Maret 2017

ASN Pengisi Setiap Jabatan Harus Memiliki Kompetensi dan Sertifikasi Keahlian

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara baik struktural maupun fungsional dalam setiap level harus diisi oleh personil yang telah lulus uji kompetensi dan memiliki sertifikasi keahlian. Kebijakan ini sudah harus wajib diterapkan oleh para pimpinan instansi dan para kepala daerah agar pemerintah memiliki tata kelola pemerintah yang profesional serta akuntabel, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari pemerintah serta mendapatkan pelayanan publik yang prima.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat memberikan keynote speech Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara ASN Provinsi Jawa Barat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Bandung (Senin, 13/3).

“ASN harus memiliki sertifikasi kompetensi sesuai bidang jabatan yang akan ditempatinya, jika belum belum punya berarti tidak bisa menjabat,” tegas MenPANRB di hadapan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Lebih lanjut lagi, Menteri Asman meminta agar setiap ASN menerima minimum 20 jam pendidikan baik dalam bentuk diklat, seminar ataupun workshop per tahunnya agar terjaga kompetensi dan kualifikasi ASN tersebut dalam melaksanakan tugasnya, hal ini dilaksanakan guna mendukung tujuan reformasi birokrasi di Indonesia yaitu menciptakan good and clean governance.

MenPANRB juga menyatakan bahwa para ASN pengisi jabatan struktural terutama dalam level Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) harus bergerak menjadi motor agen perubahan (agent of change) baik untuk para staf maupun instansi yang dipimpinnya. Selain mampu memotivasi para stafnya, itu ia juga harus mampu menunjukkan diri sebagai SDM yang smart (pintar). “ASN adalah adalah pengelola negara, jadi tidak boleh kalah pintar dengan para pengusaha,” ujar Menteri Asman.

Yang tidak kalah penting, lanjut MenPANRB ASN, harus bisa membuka akses dengan instansi pemerintah lainnya terutama stakeholder terkait, karena seluruh program kerja pemerintah harus dilaksanakan secara sinergi dengan seluruh instansi pemerintah agar tujuan dan manfaat kegiatan dapat segera tercapai dan memenuhi kebutuhan masyarakat. “Dengan akses yang luas dan sinergi antar instansi pemerintah, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisen dapat segera terwujud,” ujar Menteri Asman.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyatakan reformasi birokrasi merupakan sebuah upaya perubahan mendasar terutama tata kelola pemerintahan dan SDM. “Organisasi pemerintah harus efektif dan efisien, diisi oleh ASN yang profesional, kompeten, serta bersaing,”ujar Deddy.

Dengan perubahan acuan kompetensi, setiap ASN harus memiliki kompetensi teknis, manajerial serta dalam bidang sosio kultural. Untuk itu Wagub menegaskan bahwa segala bentuk pelatihan dan pendidikan di lingkungan Provinsi Jawa Barat harus terpusat pada BPSDM Provinsi Jabar. “Organisasi Perangkat Daerah tidak bisa lagi melaksanakan diklat sendiri-sendiri, karena pengelolaan kompetensi SDM tidak akan termanage dengan baik. Sarana prasarana sudah terpenuhi lengkap di BPSDM,” tegas Deddy.

Menurut Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat Dr. Herry Hudaya, BPSDM Provinsi Jabar telah memiliki program pengembangan kompetensi SDM. Ia pun menyatakan akan segera mensinergikan program tersebut ke seluruh pemkab/kota se-Provinsi Jawa Barat.

“Selain program diklat SDM ASN, saat ini kami juga telah menyelenggarakan uji kompetensi untuk seluruh keahlian profesi ASN. BPSDM Provinsi Jabar juga akan go internasional dalam bidang pendidikan dan pelatihan dengan penerapan program berbasis local wisdom,” pungkas Herry.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dan dihadiri oleh Kepala LAN Dr. Adi Suryanto Kepala BPSDM Jawa Barat Dr. Herri Hudaya, , dan Staf Khusus Menteri Bidang Politik Noviantika Nasution, dan serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:
Read More