Info ASN 2017, Info PNS 2017, Info CPNS 2017, Info PPPK 2017.

Jumat, 26 Mei 2017

Bulan Ramadhan, Kinerja ASN Tak Boleh Kendor

Sahabat pembaca Info CPNS ASN, sudah tahukah anda bahwa Bulan suci Ramadhan 1438 H yang segera tiba diharapkan dapat menjadi ajang bermaafan satu dengan yang lainnya, termasuk bagi para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Meskipun ada pengurangan jam kerja, tetapi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menekankan agar kinerja ASN tidak kendor.

Hal itu dikatakannya dalam acara ramah tamah menjelang bulan suci Ramadhan bersama segenap pegawai Kementerian PANRB, di Jakarta, Jumat (26/05). Dalam kesempatan tersebut Menteri mengajak para pegawai ASN untuk tetap menjaga kekompakan bersama, dan tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya. “Bulan suci Ramadhan harus disikapi untuk menyatukan kekuatan dari setiap unit kerja, agar tugas dapat dikerjakan dengan ringan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri juga mengatakan tidak akan menggelar open house saat Idul Fitri. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi para pegawai agar dapat berkumpul dengan sanak keluarga, terlebih bagi yang mudik ke kampung halaman. "Saya tidak akan menggelar open house, cukup halal bihalal saat hari pertama masuk kerja saja. Kalau ada yang mau lebaran kerumah silahkan saja, tapi dilihat dulu saya ada di rumah atau tidak," ujarnya menambahkan.

Dengan tidak adanya open house saat Idul Fitri nanti, diharapkan para pegawai tidak mengambil cuti tambahan. Karena dengan libur dan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah dinilai sudah cukup untuk berlebaran bersama sanak keluarga. "Pegawai sudah harus masuk kantor setelah cuti bersama lebaran, tidak mengambil cuti tambahan. Kita harus memberi contoh bagi pegawai Kementerian/Lembaga lainnya," ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan selama bulan suci Ramadhan akan digelar ibadah shalat terawih di Masjid Quba Kementerian PANRB yang akan didahului dengan pembagian takjil bagi warga masyarakat yang datang untuk berbuka puasa. "Kalau tahun-tahun sebelumnya shalat terawih hanya untuk pegawai, tahun ini akan dibuka juga untuk masyarakat, mulai hari senin sampai kamis," katanya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Rabu, 24 Mei 2017

Pemkab Wonogiri Kekurangan 2.300 PNS

Sahabat pembaca Info CPNS ASN, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri kekurangan 2.300 pegawai negeri sipil (PNS). Pada sisi lain jumlah PNS akan terus berkurang 400-500 orang karena pensiuan tiap tahun.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri, Rumanti Permanandyah, saat ditemui Solopos.com di Sekretariat Daerah (Setda), Kamis (13/4/2017), menyampaikan BKD hanya dapat mengusulkan perekrutan PNS kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) tiap tahun agar kebutuhan pegawai tercukupi. Sebab, perekrutan PNS merupakan kewenangan Kementerian PAN RB. Namun, hingga kini usulan belum direspons.

“Setelah ada PP 48 [Peraturan Pemerintah No. 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon PNS], kami tak berani mengangkat PNS [karena Pemerintah Daerah dilarang]. Bisanya ya mengusulkan,” kata dia.

Menurut dia kondisi tersebut membuat organisasi perangkat daerah (OPD) merekrut tenaga kontrak, meski sebenarnya dalam regulasi tidak diperbolehkan. BKD tak bisa melarang karena OPD melakukan hal tersebut karena sangat membutuhkan tambahan pekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas.

Pada sisi lain dia tak memungkiri perekrutan tenaga kontrak menambah beban anggaran OPD untuk menggaji. Namun, anggaran untuk gaji tenaga kontrak tidak besar karena setiap pekerja hanya setara upah minimum kabupaten (UMK) tiap tahun.

BKD mengusulkan penambahan PNS sebanyak 2.300 orang, tahun lalu. Mayoritas PNS yang dibutuhkan adalah guru SD. Selebihnya PNS dari bidang ekonomi, akuntansi, hukum, dan sebagainya. Hanya, usulan tersebut belum mendapat respons dari Kemen PAN RB. Kemungkinan besar hal itu karena kebijakan moratorium PNS atau penghentian sementara yang ada sejak 2014 lalu masih berlaku.

Tahun ini terdapat penambahan PNS dari bidan desa yang sebelumnya berstatus pegawai tidak tetap sebanyak 145 orang dan penyuluh pertanian 14 orang. Meski bertambah tetapi kebutuhan pegawai masih kurang banyak.

Untuk diketahui, hingga tahun ini PNS di lingkungan Pemkab Wonogiri tercatat ada 10.337 orang setelah dikurangi lebih dari 800 PNS yang diambil alih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah 2016. Jumlah tersebut akan berkurang 400 hingga 500 PNS karena pensiun tiap tahun.

Tahun ini terdapat 961 PNS yang naik pangkat. Pada tahap awal surat keputusan (SK) kenaikan pangkat diserahkan kepada 307 di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Kamis itu. SK kenaikan pangkat bagi PNS lainnya masih proses di Pemprov Jateng dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, meminta para PNS yang naik pangkat terus bekerja keras memberikan yang terbaik bagi Wonogiri. Dia berpesan kepada mereka agar tidak melanggar disiplin PNS. Jika ada yang melanggar Inspektorat akan bertindak sesuai prosedur.

“Sukses adalah tata kelola pemerintahan jika tidak ada persoalan hukum. Maka di internal kita harus bersih dari persoalan yang bisa membawa ke masalah hukum.”

Berita ini bersumber dari Solopos.
Share:

Senin, 22 Mei 2017

Pensiunan PNS Tidak Dapat THR Tahun Ini

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pemerintah hanya akan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pegawai negeri sipil (PNS) yang aktif. Sementara untuk pensiunan PNS tidak mendapatkan jatah THR, sama seperti tahun lalu.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu, Askolani. "THR untuk aparatur negara saja (yang aktif). Sama seperti tahun lalu," kata dia saat berbincang dengan wartawan usai upacara Hari Kebangkitan Nasional di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/5/2017).

"Pensiun dapat (gaji) 13. Tapi diberikannya sebelum Lebaran," tuturnya.

Untuk PNS aktif, lebih jauh Askolani mengatakan, akan mendapatkan gaji ke-13 dan THR. Skemanya tidak berbeda dengan tahun lalu. Saat ini, Kemenkeu masih menunggu penetapan Peraturan Pemerintah (PP) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"PP-nya tinggal nunggu arahan Presiden. Lagi nunggu penetapan," tegasnya.

Soal waktu pencairan dan pembayaran gaji ke-13 dan THR, dia memastikan bakal berlangsung di bulan yang sama, yakni Juni. Alasannya, kata Askolani, karena Lebaran jatuh di Juni, sedangkan tahun pelajaran baru dimulai awal Juli.

"Awal Juli kan anak-anak mulai masuk sekolah. Jadi mudah-mudahan bulannya sama di Juni (pembayaran), seperti tahun lalu tapi tanggalnya bisa beda. THR sebelum Lebaran, kalau gaji ke-13 sebelum anak masuk sekolah," jelasnya

Sementara untuk anggaran gaji ke-13 dan THR, diakui Askolani sama dengan tahun lalu. Pemerintah menganggarkan sekitar Rp 14 triliun untuk pembayaran gaji ke-13 dan THR di 2016. Rinciannya masing-masing sekitar Rp 7 triliun.

"Anggarannya sama dengan tahun lalu. Itu anggaran ada di semua kementerian/lembaga (K/L), nanti mekanisme ada di K/L, tidak susah, tinggal cairkan saja supaya punya manfaat," ujar Askolani.

Untuk diketahui, tahun lalu, berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2016, THR diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara diberikan sebesar gaji pokok pada Juni 2016. Gaji pokok sebagaimana dimaksud tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Gaji ke-13 dan THR PNS Bakal Cair Juni

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa para Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta anggota TNI/Polri, bakal mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 tahun ini. Pemerintah telah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan untuk penyaluran THR dan gaji ke-13, dan kini tengah menunggu arahan dari Presiden untuk penetapannya. 

"PP-nya tinggal nunggu arahan Presiden," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (22/5/2017).

Adapun kedua insentif tersebut bakal dicairkan pada waktu yang tidak bersamaan, namun pada bulan yang sama, yakni Juni. Mengingat hari raya Lebaran bakal jatuh pada Juni, dan tahun ajaran baru bakal dimulai pada Juli.

"Ya nanti lihat jadwalnya. Satu, lihat jadwalnya, nanti lihat uangnya. Kan sesuai dengan ketentuan. Insya Allah sama-sama bulan Juni. Juli kan anak sekolah kan? Jadi bulannya bisa sama, cuma mungkin waktunya beda. Yang pasti THR sebelum lebaran, kalau 13 sebelum anak sekolah," ungkapnya.

Meski tidak menyebutkan berapa nominal anggaran pasti yang disiapkan untuk pencairan gaji ke-13 dan THR tahun ini, Askolani mengaku jumlahnya tidak akan jauh berbeda dengan penerapan tahun lalu.

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

Rabu, 17 Mei 2017

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan membuka penerimaan bagi calon pegawai negeri sipil dalam waktu dekat.

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan membuka penerimaan bagi calon pegawai negeri sipil dalam waktu dekat.

Perekrutan tersebut akan menyesuaikan kebutuhan dengan teknis keahlian yang harus dikejar dalam tahun ini. Upaya itu untuk menambal kekurangan pegawai yang berada di sejumlah instansi lantaran semakin banyak beban kerja.

"Sekarang kita fokus di bidang kesehatan, pendidikan, dan bidang khusus. Seperti kemarin kan kita sudah buka untuk hakim dan imigrasi," kata Menpan-RB Asman Abnur di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu 17 Mei 2017.

Meski demikian, Asman menegaskan, penerimaan bagi aparatur sipil negara tidak berlaku bagi pegawai yang sifatnya administratif. Hal itu berdasarkan masih berlakunya moratorium atau penghentian sementara penerimaan PNS yang pernah dikeluarkan pemerintah pada 2014.

"Kalau yang sifatnya administratif, kita masih moratorium. Karena tenaga administratif kita masih mendominasi," ujarnya.

Menurut Asman, rekrutmen PNS yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini dikhususkan pelayanan imigrasi, penjaga lembaga pemasyarakatan, dan hakim.

Meski tak menyebut jumlah penerimaan bagi kedua lembaga tersebut, politikus PAN ini berencana akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung mengenai kebutuhan pegawai.

Berita ini bersumber dari Viva.
Share:

Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI Selama Ramadhan

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa memasuki bulan suci Ramadhan yang diperkirakan jatuh pada 25 Mei 2017 mendatang, Pemerintah pusat melakukan penyesuaian jam kerja bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan POLRI. Hal tersebut bertujuan agar pelayanan yang diberikan ASN kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik meskipun dalam kondisi berpuasa.

Berdasarkan hal tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur melalui surat edaran dengan nomor 20 tahun 2017 mengeluarkan jam kerja yang menjadi acuan para ASN, TNI, maupun POLRI.

Diharapkan, melalui surat edaran yang ditembuskan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut, para ASN, TNI, dan POLRI dapat menjaga kualitas ibadah puasa selama bulan ramadhan, namun juga tidak mengabaikan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

Berikut ini jam kerja bagi para ASN, TNI, dan POLRI selama bulan suci Ramadhan :

1. Bagi instansi pemerintah yang melakukan 5 (lima) hari kerja :
a) Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00- 15.00 / waktu istirahat : 12.00 -12.30
b) Hari Jumat : pukul 08.00 - 15.30. / waktu istirahat 11.30 - 12.30

2. Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan 6(enam) hari kerja : 
a) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu : pukul 08.00 - 14.00 / waktu istirahat : pukul 12.00 - 12.30
b) Hari Jumat : pukul 08.00 - 14.30 / waktu istirahat : pukul 11.30 - 12.30

3. Jumlah jam kerja efektif bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan 5(lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,50 jam perminggu.

4. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah masing masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat

Dalam surat edaran yang diterapkan pada 16 mei 2017 tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kebinet Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima TNI, Para kepala lembaga pemerintah non kementerian, para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, kemudian para pimpinan Kesekretariatan Lembaga non struktural, para pimpinan lembaga lainnya, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Kisi-Kisi Struktur Penggajian PNS yang Baru

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menyatakan pemerintah tengah menggodok peraturan pemerintah (PP) yang akan mengatur mengenai struktur penggajian pegawai negeri sipil (PNS) yang baru. Aturan dibuat lantaran porsi penggajian PNS dianggap tak seimbang.

"PP-nya lagi disusun secara detil. Saya tidak bisa beritahu teknis karena itu rinci banget," kata dia di Kementerian PANRB Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Namun, Asman mengatakan, secara garis besar tunjangan kinerja (tukin) PNS akan disesuaikan dengan kinerja. Semakin baik kinerja PNS, maka tunjangan yang diterima lebih besar.

"Tukin sudah jalan. Itu kan berdasarkan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Kalau laporan kinerja bagus otomatis tinggi, kinerja makin tinggi, tunjangan kinerja juga ikut naik. PNS yang punya kinerja bagus dan tidak bagus ya beda," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan, komposisi gaji PNS terdiri atas gaji pokok dan tunjangan kinerja, serta kemahalan daerah. Saat ini, komposisi tunjangan lebih besar dari gaji pokok. Ke depan, pemerintah akan mengubah komposisi tersebut karena gaji pokok terkait dengan jaminan sosial.

Untuk membahas perubahan komposisi tersebut, Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur secara intensif.

"Kalau dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) kan disebutkan bahwa penerimaan ASN dari gaji, tunjangan, dan lain-lain. Menteri PANRB bersama dengan Menteri Keuangan sekarang sedang memikirkan format, struktur penggajian ini agar sesuai kebutuhan organisasi saat ini," kata dia. 

Berita ini bersumber dari Liputan6.


Share:

Selasa, 16 Mei 2017

Kaji Sistem Baru Dana Pensiun, Masa Tua PNS Bakal Sejahtera

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur mengaku sedang mengkaji pembayaran uang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan skema fully funded. Dengan skema baru ini akan meningkatkan kesejahteraan PNS di hari tua.

"Rencananya fully funded, ini lagi kami desain. Tapi itu nanti, yang sekarang masih menggunakan model lama," kata Asman saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Untuk diketahui, skema pembayaran pensiunan PNS saat ini dikenal dengan Pay As You Go yang seluruhnya ditanggung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara yang sedang dikaji pemerintah adalah mekanisme fully funded, yakni sistem pembayaran penuh yang pembayarannya berasal dari iuran yang dilakukan antara pemerintah sebagai pemberi kerja dengan PNS sebagai pekerja. Besaran iuran dari pemerintah didasarkan pada jumlah gaji PNS setiap bulan.

"Dengan skema baru ini (fully funded), mereka yang sudah pensiun, supaya jangan merasa kurang lagi. Sekarang pendapatannya sangat kurang," jelas Asman.

Namun demikian, Asman belum bersedia menjelaskan lebih detil mengenai sistem fully funded untuk pensiun PNS. Dia hanya menegaskan, skema ini tidak akan mengurangi gaji pokoknya.

"Masih kami desain, bagaimana-nya nanti kami simulasikan," ucap Asman.

Sebelumnya, Asman mengaku, tujuan menerapkan skema tersebut untuk menghemat APBN setiap tahun. "Kami tidak ingin membebani APBN, salah satunya pembayaran pensiun," dia menegaskan.

"Jadi nanti besaran uang pensiunan yang diterima PNS ditentukan berapa besar total iuran per bulan dari PNS dan bantuan pemerintah ikut membayarkan iuran. Untuk besarnya iuran yang tidak memberatkan APBN berapa, ini lagi dihitung," kata Asman.

Sekarang ini, Asman mengaku, purna PNS menerima jatah uang pensiunan pokok per bulan sesuai golongan pangkat dan masa kerjanya saat aktif sebagai PNS.

"Saat ini kan uang pensiunan yang diterima tergantung besaran gaji pokok. Tapi ke depan, tergantung jumlah iuran dan bantuan pemerintah atau fully funded," papar dia.

Dia memastikan, rencana penerapan pensiunan skema fully funded belum di-finalkan pemerintah. "Belum di-finalkan, tunggu saja. Yang pasti PNS di masa tua bakal lebih sejahtera," ujar Asman.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memastikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) untuk pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 bagi Pegawai Negeri Sipil bakal terbit sebelum Lebaran tahun ini.

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur memastikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) untuk pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 atau yang disebut Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bakal terbit sebelum Lebaran tahun ini.

"PP-nya bakal kita selesaikan secepatnya. Kalau urusan pekerjaan, segera lah. Mudah-mudahan sebelum Lebaran ini," kata Asman saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Selasa (16/5/2017).

Saat ditanyakan lebih jauh mengenai mekanisme pembayaran apakah waktu pembayaran gaji ke-13 dan THR akan berbeda atau di bulan yang sama seperti tahun lalu, Asman tidak memberikan jawaban spesifik. "Yang pasti harus lebih baik dari tahun lalu," dia menerangkan.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani sebelumnya mengungkapkan, waktu pembayaran gaji ke-13 dan THR PNS akan berbeda. Tentu sesuai dengan tujuan dari pemberian gaji tersebut, THR diberikan sebelum Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri dan gaji ke-13 untuk membantu pendidikan anak memasuki tahun ajaran baru.

"Kemungkinan beda (pembayarannya). Nanti time table Lebaran, Lebaran kan 27 Juni, jadi seminggu sebelum Lebaran diberikan THR. Dan kalau tahun ajaran baru awal Juli, jadi gaji ke-13 bisa di penghujung Juni atau awal Juli," jelas Askolani.

Saat ini, dia mengaku, Kemenkeu sedang menunggu Peraturan Pemerintah (PP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). "Nanti kita lihat PP-nya," papar Askolani.

Lebih jauh dirinya mengatakan, Kemenkeu sudah menyiapkan anggaran masing-masing sekitar Rp 7 triliun sampai Rp 8 triliun untuk membayar gaji ke-13 dan THR di 2017. Anggaran tersebut kurang lebih sama dengan tahun lalu.

"Kemungkinan hampir sama, sebab tidak ada kenaikan gaji pokok dan tidak ada tambahan pegawai. Bisa Rp 7 triliun-Rp 8 triliun, anggarannya sudah disiapkan kan sudah kewajiban," pungkas Askolani.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Minggu, 14 Mei 2017

Masa Pensiun Dokter Diperpanjang Lima Tahun

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa pemberlakuan Peraturan Pemerintah Manajemen Pegawai Negeri Sipil memberikan dampak positif bagi tenaga medis terutama dokter.

Para dokter spesialis yang tadinya batas usia‎ pensiunnya 60 tahun, kini diperpanjang menjadi 65 tahun.

Namun, untuk dokter pendidik klinis pratama, yang sebelumnya 65 tahun berkurang menjadi 60 tahun.

‎Direktur Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryono Dwi mengungkapkan, terbitnya PP 11/2017 memang memengaruhi BUP PNS. Ada yang berkurang, ada malah bertambah.

"Yang berkurang untuk jabatan fungsional pratama menjadi 60 tahun. Sedangkan jabatan fungsional utama malah bertambah menjadi 65 tahun," kata Haryono kepada JPNN, Minggu (14/5).

Pengurangan maupun penambahan BUP ini, lanjut Haryono, untuk menertibkan dan memudahkan penetapan standar jabatan‎. Selama ini, BUP jabatan fungsional pratama tidak seragam yaitu 60 dan 65 tahun.

"Jadi pejabat eselon satu dan dua, peneliti pratama, dokter klinis pratama masuk di BUP 60 tahun, eselon tiga dan empat ke bawah BUP 58 tahun. Untuk fungsional utama seperti peneliti utama, dokter spesialis, dan lainnya, BUP-nya 65 tahun‎," bebernya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Pemerintah Kaji Sistem Baru Dana Pensiun, PNS Wajib Bayar Iuran

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah sedang mengkaji pembayaran uang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan skema fully funded. Tujuan menerapkan skema tersebut untuk menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun.

Upaya ini juga masuk dalam perubahan struktur gaji PNS yang tengah digodok Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

"Kita tidak ingin membebani APBN, salah satunya pembayaran pensiun," tegas Asman saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Minggu (14/5/2017).

Asman mengaku, pemerintah mulai memikirkan penerapan model terbaru pembayaran uang pensiun dengan skema fully funded. Wacana ini sebenarnya sudah tercetus pada 2015, kemudian kembali dikaji pemerintah.

Fully funded adalah sistem pembayaran penuh yang pembayarannya berasal dari iuran yang dilakukan antara pemerintah sebagai pemberi kerja dengan PNS sebagai pekerja. Besaran iuran dari pemerintah didasarkan pada jumlah gaji PNS setiap bulannya.

Keuntungan dari sistem fully funded adalah anggaran iuran pemerintah untuk gaji pensiunan akan berbeda dengan beban anggaran pemerintah dan pembayarannya bisa diperkirakan ketika melakukan pembayaran gaji PNS.

"Jadi nanti besaran uang pensiunan yang diterima PNS ditentukan berapa besar total iuran per bulan dari PNS dan bantuan pemerintah ikut membayarkan iuran. Untuk besarnya iuran yang tidak memberatkan APBN berapa, ini lagi dihitung," dia menjelaskan.

Sekarang ini, Asman mengaku, purna PNS menerima jatah uang pensiunan pokok per bulan sesuai golongan pangkat dan masa kerjanya saat aktif sebagai PNS. Nama sistem pembayarannya dikenal Pay As You Go yang seluruhnya ditanggung dari APBN.

"Saat ini kan uang pensiunan yang diterima tergantung besaran gaji pokok. Tapi ke depan, tergantung jumlah iuran dan bantuan pemerintah atau fully funded," paparnya.

Namun demikian, dia memastikan bahwa rencana penerapan pensiunan skema fully funded belum di-finalkan pemerintah. "Belum di-finalkan, tunggu saja. Yang pasti PNS di masa tua bakal lebih sejahtera," tukas Asman.
 
Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Target PP sistem penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) selesai tahun ini, dan implementasi 2018

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah sedang merumuskan format baru gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Dengan adanya struktur penggajian yang tepat, PNS dengan kinerja baik akan memperoleh penghasilan besar, dan berlaku sebaliknya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur menjelaskan mengenai perubahan struktur gaji PNS yang sedang menjadi pembahasan dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. Intinya, sambung dia, struktur atau sistem penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) ke depan harus profesional.

"Struktur penggajian ASN ke depan harus profesional. Maksudnya, berdasarkan capaian kinerja, berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja," tegas Asman saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Minggu (14/5/2017).

Dirinya lebih jauh menerangkan, masing-masing unit kerja di setiap Kementerian/Lembaga akan terus dievaluasi. Dengan begitu, antara satu unit kerja atau PNS satu dengan yang lain akan mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) berbeda tergantung capaian kinerja.

"Jadi PNS yang malas dan yang berprestasi tunjangan kinerjanya tidak sama. Karena metode ini belum secara penuh dijalankan saat ini, hanya beberapa kementerian saja, tapi nanti akan berlaku secara nasional," Asman menjelaskan.

Dengan demikian, dia bilang, efektivitas tunjangan kinerja atau setiap anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. "Jangan anggaran habis hanya untuk tukin, tapi tidak jelas. Jadi struktur gaji ke depan diatur secara komprehensif," ucapnya.

Saat ini, Asman mengaku, Kementerian PAN-RB tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah soal Gaji dan Tunjangan bagi PNS bersama Menkeu Sri Mulyani. Targetnya, draft PP selesai tahun ini, sehingga bisa diterapkan di tahun depan.

"PP sedang dirumuskan Menteri PAN-RB dan Menkeu, jadi belum ada keputusan tentang kenaikan perubahan struktur gaji dalam jangka pendek. Tapi target PP selesai tahun ini, dan implementasi 2018," tegasnya.

Dia menuturkan, perubahan struktur gaji PNS tersebut belum dapat dipastikan apakah untuk pegawai baru saja, atau termasuk yang sudah bertahun-tahun mengabdi. Yang pasti guna mencegah kecemburuan sosial, aturan ini harus diselaraskan sehingga lebih adil dan sesuai kebutuhan.

"Struktur ini bisa berlaku untuk pegawai baru atau lama, tapi mungkin saja buat pegawai baru. Nanti ada rumusannya sehingga perlu diharmonisasi," papar Asman.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menerangkan, komposisi gaji PNS terdiri dari gaji pokok dan tunjangan kinerja, serta kemahalan daerah. Saat ini, komposisi tunjangan lebih besar dari gaji pokok. Ke depan, pemerintah akan mengubah komposisi tersebut karena gaji pokok terkait dengan jaminan sosial.

"Kalau dalam UU ASN kan disebutkan bahwa penerimaan ASN dari gaji, tunjangan, dan lain-lain. Menteri PANRB bersama dengan Menteri Keuangan sekarang sedang memikirkan format, struktur penggajian ini agar sesuai kebutuhan organisasi saat ini," kata dia.

Sementara itu, Asisten Deputi Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PAN-RB, Salman Sijabat mengatakan, sistem pengupahan PNS yang berlaku saat ini tidak sesuai karena gaji pokok PNS jauh lebih kecil dibanding dengan tunjangan yang didapat.

Padahal, gaji pokok menentukan jumlah uang pensiun yang akan diterima PNS. Atas dasar landasan tersebut, pemerintah berniat mengubah porsi gaji pokok PNS.

"Karena memang sistem penggajian sekarang ini tidak sesuai lagi. Gaji kecil, tunjangan besar. Nanti dibalik, gaji besar, tunjangan kecil. Dampaknya itu nanti dana pensiun jadi besar," kata dia.

Dia mencontohkan, gaji pokok PNS saat ini maksimal Rp 5,6 juta. Namun, tunjangan yang diterima berlipat sampai puluhan juta. "Sekarang ada gaji pokok paling tinggi Rp 5,6 juta sementara tunjangan ada Rp 55 juta, Rp 75 juta, ada Rp 105 juta. Itu kan sudah tidak logis, mau dibalik besok," ungkap Salman.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Jumat, 12 Mei 2017

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan akan mencairkan dan membayarkan gaji ke-13 dan gaji ke-14 (THR) kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini tepat waktu

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan mencairkan dan membayarkan gaji ke-13 dan gaji ke-14 atau disebut Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini tepat waktu. Kemenkeu telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 14 triliun sampai Rp 16 triliun untuk membayar kewajiban tersebut.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani mengungkapkan, waktu pembayaran gaji ke-13 dan THR kepada para PNS akan berbeda. Tentu sesuai dengan tujuan dari pemberian gaji tersebut, THR diberikan sebelum Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri dan gaji ke-13 untuk membantu pendidikan anak memasuki tahun ajaran baru.

"Kemungkinan beda (pembayarannya). Nanti timetable Lebaran, Lebaran kan 27 Juni, jadi seminggu sebelum Lebaran diberikan THR. Dan kalau tahun ajaran baru awal Juli, jadi gaji ke-13 bisa di penghujung Juni atau awal Juli," jelas Askolani saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Saat ini, dia mengaku, Kemenkeu sedang menunggu Peraturan Pemerintah (PP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). "Nanti kita lihat PP-nya," papar Askolani.

Lebih jauh dirinya mengatakan, Kemenkeu sudah menyiapkan anggaran masing-masing sekitar Rp 7 triliun sampai Rp 8 triliun untuk membayar gaji ke-13 dan THR di 2017. Anggaran tersebut kurang lebih sama dengan tahun lalu.

"Kemungkinan hampir sama, sebab tidak ada kenaikan gaji pokok dan tidak ada tambahan pegawai. Bisa Rp 7 triliun-Rp 8 triliun, anggarannya sudah disiapkan kan sudah kewajiban," terang Askolani.

Untuk diketahui, tahun ini, Lebaran diprediksi jatuh pada 25 Juni 2017. Gaji ke-13 sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun lalu meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

Untuk pejabat negara meliputi, gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Sementara bagi penerima pensiun, berupa pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan. Sedangkan THR diberikan sebesar gaji pokok.

Pemerintah pada tahun lalu membayarkan gaji ke-13 dan ke-14 kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara dalam waktu bersamaan di Juni 2016. Anggaran yang digelontorkan sekitar Rp 14 triliun, terdiri dari Rp 7 triliun untuk gaji ke-13 dan THR senilai Rp 7 triliun.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...